Dianggap Membela CPNS LGBT, Partai Gerindra Disemprot Netizen

Jum'at, 29/11/2019 11:15 WIB
Tagar #ShameOnYouGerindra trending topic. (Suara.com/Twitter)

Tagar #ShameOnYouGerindra trending topic. (Suara.com/Twitter)

Jakarta, law-justice.co - Cuitan akun resmi Partai Gerindra terkait rekrutmen CPNS Kejaksaan Agung 2019 dengan pelamar borientasi seksual LGBT menuai kontroversi.

Dilansir dari Suara.com, Jumat (29/11/2019), akun Partai Gerindra tidak setuju dengan penolakan Kejaksaan Agung terhadap CPNS dengan orientasi seksual LGBT yang tertulis sebagai salah satu syarat pelamar.

Menurut Gerindra, akun LGBT berhak mendapat perlakuan yang sama sebagai warga negara, lantaran mereka dinilai tidak memperoleh hak untuk mengekspose dan mengembangkan perilakunya. Penolakan yang dilakukan terhadap kaum LGBT juga dinilai melanggar nilai Pancasila.

Namun, cuitan tersebut memancing reaksi warganet. Tak sedikit dari mereka yang menilai Partai Gerindra justru mendukung LGBT hingga ada yang meragukan cuitan yang dibagikan salah ketik.

Mendadak muncul tagar #ShameOnYouGerindra di jajaran trending topic Twitter pada Jumat (29/11/2019) pagi. Dari hasil penelusuran Suara.com, ada lebih dari 3.800 cuitan yang menggaungkan tagar tersebut selama beberapa jam terakhir.

Bahkan hingga pukul 7.30 WIB, tagar #ShameOnYouGerindra menempati urutan pertama pencarian teratas. Netizen rupanya mengecam cuitan Partai Gerindra yang diunggah pada Kamis (28/11/2019) kemarin.

"Syarat PNS harus sehat jasmani & rohani. LGBT penyakit yang bisa menular dan harus diobati..Ojo ngeyel kalian...#ShameOnYouGerindra," tulis @liem_id.

"#ShameOnYouGerindra pecat admin lgbt," kata Johnwick2122.

"Apa mau Indonesia Musnah, krn di Azab Allah seperti umatnya nabi Luth @Gerindra," ujar Mryoez.

"Say No to lgbt. LGBT itu harus kembali ke jalan yg benar. Manusia normal. Kalian pasti bisa #ShameOnYouGerindra," celoteh @aquirayaldiez

Sementara itu, akun Partai Gerindra pun telah memberi penjelasan bila mereka tidak mendukung LGBT. Mereka hanya menyuarakan hak warga negara untuk mendapat pekerjaan.

(Arif Muhammad Ryan\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar