Jaringan Pembobol Bank (Tulisan-1)

Menyingkap Dapur Komplotan Pembobol Dana Nasabah BTN

Minggu, 24/11/2019 10:11 WIB
Menyingkap jaringan pembobol bank (Ilustrasi: newsclick)

Menyingkap jaringan pembobol bank (Ilustrasi: newsclick)

Jakarta, law-justice.co - Pembobolan dana nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) yang mencapai Rp 250 miliar pasti melibatkan jaringan terstruktur. Pemainnya terbilang kakap. Mereka memiliki jaringan di dalam bank yang merupakan para pejabat yang dapat mengekesekusi sebuah produk perbankan. Komplotan ini juga berjejaring dengan orang-orang di dalam perusahaan calon nasabah bank, lewat direktur keuangan sebagai penyedia dana yang kemudian sebagian digelapkan.

Mereka bahkan mempunyai ‘dapur’ tempat membuat bilyet deposito palsu. Hingga kini, belum ada yang tahu kapan, dimana dan siapa serta bagaimana persisnya proses pembuatan bilyet deposito palsu tersebut. Orang-orang yang mengetahui apa sesunguhnya yang dimaksud dapur adalah Heryanto Chandra dan Ahmad Arminiel, para tersangka yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang alias DPO.

Heryanto Chandra bukan orang asing bagi BTN karena pada 2015 saat komplotan ini mulai bekerja, dia memperkenalkan diri kepada pelaku lain sebagai pengusaha yang akan memperoleh kredit dari BTN. “Saat itu sedang proses,” kata Agung Hermeianto, tersangka lain yang bekerja untuk Chandra, di depan persidangan perkara Bambang Soeparno, kepala kantor kas BTN Cikeas.

Dana yang dibobol adalah milik empat perusahaan, antara lain PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI), PT Asuransi Umum Mega (AUM) dan PT Global Index Investindo. Pembobolan terjadi di beberapa kantor cabang BTN pada 2016 silam. Sulit untuk meyakini bahwa kejahatan ini hanya melibatkan oknum bank setingkat kepala kantor kas. Sebagaimana diketahui, saat ini pejabat tertinggi yang resmi dinyatakan bersalah baru kepala kantor kas BTN di Cikeas, Bambang Soeparno. Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 483/Pid.Sus/2017, Bambang resmi diputus bersalah karena melakukan tindak pidana pencucian uang dan divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Sistem perbankan itu sangat ketat, bertahap, dan berlapis-lapis. Seorang teller saja misalnya saat hendak membuka rekening biasa, dia harus meminta data nasabah lengkap dan mendapat persetujuan berupa dokumen dari atasannya. Apalagi jika ada nasabah yang memasukkan dana besar, hingga Rp 250 miliar, maka perlu diperiksa dokumen bank untuk mengetahui dana itu hendak digunakan untuk apa.

Selain itu ada limitasi atau pembatasan jumlah uang yang dapat dicairkan oleh nasabah. Kenaikan limitasi dapat dilakukan dengan mengajukan memo tertulis kepada pimpinan cabang yang selanjutnya diteruskan ke kantor pusat untuk dimintakan persetujuan. Jadi kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan seorang oknum bank.

Ketika ada dana nasabah ditempatkan di bank, maka pejabat bank harus memberikan konfirmasi. Baik melalui surat, maupun email atau faksimili milik nasabah yang sebelumnya sudah didaftarkan ke bank. Selain itu harus ada pula persetujuan dari direksi yang berkedudukan di kantor pusat. “Untuk dana sebesar Rp 250 M pejabat bendahara (treasury) pun harus tahu,” demikian menurut salah seoran praktisi perbankan yang enggan disebut namanya kepada Teguh Vicky Andrew dari Law-justice.co.

 

Kantor Bank Tabungan Negara (foto: Kontan)

Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) kini tengah mendalami keterlibatan pejabat setingkat direktur. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Helmy Santika mengakui tim penyidik telah memanggil Direktur Legal BTN Yossi Istanto (YI) untuk dimintai keterangan sebagai saksi. "Memang benar, bahwa YI sudah dipanggil penyidik dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam kasus BTN," tuturnya kepada Bisnis pada Selasa (10/9/2019).

Kepada Januardi Husin dari Law-justice.co, Yossi Istanto mengatakan, “Nda ada masalah, seperti media online juga. Saya kadiv legal jelas nda ada hubungannya dengan transaksi deposito di bidang bisnis/funding.”

Orang-orang suruhan

BTN sendiri mengakui kasus ini tidak aneh karena pelaku yang bersangkutan sudah berpengalaman, dan belakangan diketahui pernah dipidana karena kasus yang sama. Kemudian, keluar dari penjara, pelaku kembali melancarkan aksinya. Pelaku mendapat kepercayaan korban dengan membawa kepala kantor kas. Selanjutnya membuka rekening deposito dan mempercayakan pembayaran bunga dan sebagainya kepada pelaku. "Jadi kami sama-sama ditipu," kata Direktur Utama BTN Maryono.

Modusnya adalah menghimpun dana dari nasabah atau investor dengan melibatkan orang luar yang saat beraksi akan mengaku sebagai tenaga marketing bank. Saat bertemu calon nasabah, mereka akan didampingi oknum pejabat kantor kas atau cabang tempat menampung dana jika kelak para calon nasabah tersebut setuju untuk berinvestasi di bank. Saat menjalankan aksinya, orang-orang suruhan ini ‘didandani’ sedemikan rupa seolah karyawan resmi BTN sehingga dapat meyakinkan calon nasabah.

Bambang Soeparno yang merupakan kepala kantor kas BTN Cikeas, misalnya, memberi jaket dengan logo Bank BTN kepada Agung Hermeianto, salah satu dari dua orang suruhan Heryanto Chandra (masih DPO) dan Achmad Arminiel ketika bertandang ke kantor PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance. Ini dilakukan untuk meyakinkan mereka seolah-olah dia adalah marketing Bank BTN kantor kas Cikeas.

Ada dua orang suruhan yang tugasnya mencari nasabah. Mereka adalah Agung Hermeianto dan Sugiyanto. Keduanya bekerja untuk Ahmad Arminiel alias Gery alias Adri dan Heryanto Chandra, seorang pengusaha sekaligus nasabah BTN yang kala itu sedang menunggu proses kreditnya rampung. Gery dan Chandra hingga kini masih berstatus DPO. Sebagai imbalan, orang-orang suruhan tersebut akan mendapat fee sebesar 2% dari total uang nasabah yang masuk ke BTN. Dana imbalan tersebut akan ditransfer langsung oleh Gery ke rekening pribadi para broker ini.

 

Dana SAN Finance hilang Rp 110 Miliara di BTN (foto: Kompas)

Bagaimana mereka berhimpun dan saling terkoneksi pun menarik untuk disimak. Agung mengenal bos Gery lewat perantara seseorang bernama Azhar pada 2014. Selanjutnya Gery-lah yang mengenalkan Agung kepada Heryanto Chandra di awal 2015. Gery dan Heryanto kemudian memfasilitasi pertemuan antara Agung dengan terdakwa Bambang Soeparno pada 2015 silam di sebuah restoran di bilangan Grand Indonesia. Setelah itu, Agung pun mulai bekerja mencari nasabah yang mau mendepositokan uangnya di BTN, termasuk PT Global Index Investindo, PT Capital Indonesia, PT Sedaya Pratama, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia dan perorangan atas nama Hendri Surya, dan PT Reksasan Star Balance.  

Untuk memuluskan rencananya, komplotan ini berkolusi dengan pejabat kantor kas. Semula semua berjalan lancar hingga suatu ketika salah satu nasabah merasa ada yang tidak beres. Pembayaran bunga tiga bilyet deposito milik PT Asuransi Umum Mega (AUM) seringkali terlambat. Pada 16 November 2016 sekitar pukul 16.00, direktur keuangan dan kepala bagian keuangan PT AUM mendatangi kantor BTN cabang Kelapa Gading. Tujuannya untuk menanyakan perihal keterlambatan tersebut. Petugas bank kantor cabang Kelapa Gading kemudian mengecek. Hasil pengecekan menunjukkan bilyet deposito atas nama PT AUM tidak pernah tercatat dalam database BTN.

Ternyata ini adalah ‘proyek’ Sugiyanto, perantara atau broker lain yang tugasnya mencari nasabah untuk BTN. Dia bukan karyawan BTN tetapi sama seperti Agung bekerja untuk para bos sejak September 2015. Untuk mempermudah mendapatkan nasabah, keduanya akan mengaku sebagai karyawan BTN. Agunglah yang pertama mengubungi Sugiyanto dan meminta bantuan untuk mencarikan nasabah korporasi yang bisa menempatkan danaya dalam bentuk deposito ke Bank BTN dengan bunga tinggi dan menarik. Agung menjanjikan kompensasi 1% per tahun dari setiap dana yang ditempatkan ke Bank BTN. Tergiur oleh insentif ini, Sugiyanto kemudian mulai menghubungi beberapa nasabah yang dia kenal, salah satunya adalah kantor perusahaan aset management yang beralamat di Gedung Central Senayan, Jakarta.

Salah seorang karyawan di sana menyebut bahwa PT Asuransi Jiwa Indonesia sedang mencari bank untuk penempatan deposito. Berbekal informasi tersebut, Sugiyanto kemudian melakukan pembicaraan dengan manajer investasi PT Asuransi Jiwa Indonesia. Dia mengaku sebagai karyawan BTN yang akan menawarkan produk deposito dengan bunga tinggi sebesar 9,5%. Pada rapat kedua, Sugiyanto mengajak serta Agung Hermeianto dan Dwi Prasetyo, kepala kantor kas BTN Enggano. Mereka bertemu Wisnu, direktur PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia. Dalam pertemuan ini terjadi kesepakatan bahwa Asuransi Jiwa akan menempatkan dana ke BTN dalam bentuk deposito secara bertahap.

Begitulah yang terjadi, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia akhirnya menempatkan total dana sebesar Rp 45,5 miliar untuk didepositokan, Selain itu perusahaan satu grup lainnya, yakni PT Asuransi Umum Mega (AUM) juga tertarik. Total dana PT AUM yang ditempatkan di BTN mencapai Rp 63 miliar. Sugianto sendiri mendapat fee dalam transaksi dengan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia sebesar Rp 118.750.000, sedangkan total komisi yang diperoleh dalam transaksi dengan PT Asuransi Umum Mega sebesar Rp 127.500.000.

Jaringan nasabah

Orang-orang suruhan ini bekerja selain atas dasar informasi yang diperoleh dari jaringan sendiri, mereka juga kerap menerima tawaran langsung dari calon nasabah corporate yang telah dihubungi jaringan para bos. Inilah yang terjadi dengan PT Surya Artha Nusantara (SAN) Finance.

Pada awal September 2016, Sugiyanto dihubungi Amanda Kumala, karyawan PT SAN Finance yang mengaku mendapat rekomendasi dari Anatasha Livana bahwa tempat yang bagus untuk menempatkan dana adalah di Bank BTN Kantor kas Cikeas. Sekadar informasi, Anatasha Livana adalah karyawan di PT Sedaya Pratama yang bekerja sejak 2014. Perusahaan yang menurut akte pendirian pada 2 Desember 1993 ini bergerak di bidang penataan dan pengelolaan gedung perkantoran, jasa dan pelayanan pengelooan piutang, adalah nasabah Bank BTN di kantor kas Poltekkes Jatiwarna Bekasi.

 

Dirut BTN saat Rapat Dengar Pendapat di DPR (foto: okezone)

Dalam persidangan terdakwa Bambang Soeparno terungkap adanya kesepakatan antara Bambang, perantara Agung dan bos Heryanto Chandra bahwa jika Agung berhasil mendapatkan nasabah baru maka dananya akan digunakan untuk menutupi jatuh tempo bilyet deposito palsu untuk PT Sedaya Pratama dan Pemkab Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 26 September 2016. Dana kedua perusahaan ini telah habis digunakan Heryanto dengan cara pencairan bilyet giro. Jumlahnya mencapai Rp 100 miliar.

Setelah mendapat informasi dari Amanda, Sugiyanto kemudian mendatangi kantor SAN Finance menemui Amanda. Pada kedatangan kedua, dirinya ditemani Agung Hermeianto dan Bambang Soeparno. Dalam pertemuan tersebut Sugianto menawarkan kepada David Rony Rumagit selaku treasury department head SAN Finance produk giro plus dengan bunga 8.5%, jauh lebih tinggi dari bunga 3% seperti Surat Edaran direksi BTN. Pertemuan berlangsung lancar dan David menyatakan perusahaan tertarik untuk menempatkan dana sebesar Rp 200 miliar. Pada 29 September 2016, Sugiyanto resmi mendapatkan nasabab baru.

Pihak SANF pun kemudian melengkapi seluruh dokumen persyaratan dan menyerahkannya kepada Bambang selaku kepala kantor kas Cikeas. Dokumen ternyata juga diserahkan kepada Agung dan Hermeianto. Padahal Bambang tahu kedua orang ini bukan karyawan BTN. Anehnya, Bambang bahkan mengizinkan dokumen-dokumen tersebut dibawa Agung dan Hermeianto untuk diserahkan kepada bos mereka Heryanto Chandra. Mereka pun leluasa mengubah dokumen sedemikian rupa sehingga nantinya rekening giro PT SAN Finance yang hendak di buka di Bank BTN Kantor Kas Cikeas dapat dicairkan juga oleh Heryanto Chandra dan Ahmad Armenial alias Gery

Bambang selanjutnya memerintahkan customer service BTN Cikeas untuk langsung membuka rekening Giro Plus atas nama PT SAN Finance tanpa melalui prosedur wawancara. Bahkan Bambang tanpa sepengetahuan PT SAN Finance mengajukan permohonan penerbitan buku cek kepada kantor cabang lain, yakni BTN cabang Cibubur bagi rekening giro plus a/n PT SANF. Setelah terbit, buku cek tersebut justru diserahkan kepada Agung untuk selanjutnya diserahkan pada Heryanto Chandra dan Gery. Sehingga dana dari PT SANF dengan mudah dicairkan untuk kepentingan mereka.

Dana sebesar Rp 110 miliar, atau 44% dari total dana yang ditempatkan perusahaan pembiayaan alat berat milik Group Astra tersebut, hingga saat ini belum dikembalikan. Direktur SAN Finance Naga Sujady beberapa waktu lalu mengatakan perusahaan memasukkan dana senilai total Rp 250 miliar pada 2016 dalam bentuk giro. Saat terjadi pembobolan dana nasabah di bank tersebut, dana milik SAN Finance tersisa Rp 140 miliar dan langsung ditarik semuanya, sementara sisanya masih belum dikembalikan oleh pihak bank.

 

Menteri BUMN Erick Thohir tunjuk Chandra Hamzah sebagai Komut BTN (foto: antara)

Kasus ini kembali mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara, Meski mengaku belum menerima laporan mengenai kasus tersebut, Erick mengatakan menunggu hasil laporan dari Direktur Utama BTN yang baru nantinya.

"Belum (ada laporan). Nanti kita tunggu Dirut yang baru," ujar Erick usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019), seperti dilansir dari detikfinance.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Chandra Hamzah dan Pahala N Mansury sebagai Komisaris Utama serta Direktur Utama BTN. Inilah sosok yang akan menyelesaikan masalah pembobolan bank di BTN termasuk gugatan PT SAN Finance. Menurut Erick, Chandra dipilih karena memiliki kompetensi di bidang hukum. Penunjukan ini seolah ingin menegaskan akan ada langkah-langkah hebat untuk mengelola bank pelat merah tersebut dengan baik, termasuk dalam menangani kasus yang menimpa SAN Finance.

"Ya pasti ada langkah-langkah hebat lah, tunggu saja," tandasnya.

Apalagi menurut Erick, BTN perlu figur yang memiliki kompetensi di bidang hukum karena sebagai ujung tombak pembiayaan perumahan rakyat, BTN dinilai perlu disiapkan agar menjadi perusahaan yang sehat. “BTN akan jadi penyokong program perumahan warga usia 23-35 tahun dan pembiayaan fasilitas perumahan di ibu kota baru.”

Sementara itu pihak BTN lewat pernyataan tertulis yang disampaikan corporate secretary Achmad Chaerul kepada Law-justice.co menegaskan bahwa masalah ini telah selesai karena sudah ada keputusan pengadilan yang telah inkrachtt sehingga dapat menjadi pegangan semua pihak. “Terkait dengan adanya pengembangan perkara, Bank BTN berharap para pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.”

Kontribusi laporan: Januardi Husin, Teguh Vicky Andrew, Bonna Siahaan dan Nikolaus Tolen

(Tim Liputan Investigasi\Rin Hindryati)

Share:



Berita Terkait

Komentar