Sebelum Angkat Ahok Jadi Bos BUMN, Jokowi Harus Lihat Spion

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengingatkan kepada Presidej Joko Widodo agar menggunakan teori kaca spion sebelum benar-benar memberikan jabatan pimpinan salah satu BUMN kepada Ahok.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pagi tadi mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, dirinya dimintai Menteri BUMN Erick Thohir untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN.

Hendri Satrio mengatakan, tidak bisa dipungkiri Ahok memang punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.

"Harus pakai teori kaca spion lah untuk Ahok ini. Lihat ke belakang untuk maju ke depan. Jangan lihat belakang balik ke belakang," kata Hendri saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/11) seperti melansir rmol.id.

Menurut founder lembaga survei KedaiKopi ini, kalau pun benar Ahok dipercaya sebagai salah satu Bos BUMN maka agaknya posisi tersebut kurang pas.

"Mau jadi direktur BUMN? Mungkin jadi staf Erick Thohir kali. Mungkin bagian staf khusus di bidang apa lah. Saya pikir ngapain jadi direksi BUMN orang udah pernah jadi Gubernur," kata Hendri dengan diringi tawa.

"Dan jangan munculin sentimen masa lalu. Kan lagi enak nih jalan pemerintahan, santai. Kemudian Pak Jokowi bisa fokus untuk mencapai janji politiknya. Kita kan cuma bisa mengingat saja," tambahnya.

Hadirnya Ahok Ke kantor Kementerian BUMN dan bertemu Menteri Erick Thohir direspon ramai publik.

Bahkan ada yang menyatakan Jokowi akan lakukan blunder jika menunjuk Ahok menjadi bos salah satu perusahaan BUMN.

Untuk mengingatkan, Ahok sendiri diduga sempat tersandung banyak permasalahan.

Diantaranya pembelian bus rusak dari RRC dan pembelian mark-up RS Sumber Waras, tanah DKI.

Selain itu, penggusuran rumah rakyat yang dilakukan Ahok saat menjadi Gubernur DKI pun telah menjadi catatan hitam.

Ahok juga mantan terpidana kasus penistaan agama.

Maka, lanjut Hendri, apabila Ahok betul menjabat di BUMN, dikhawatirkan akan muncul masalah baru yang tidak diperlukan.

"Kalau ditarok jadi direksi perusahaan besar, misal Pertamina atau PLN, nanti kalau harga naik Pak Jokowi repot lagi. Orang lagi enak rekonsiliasi," tutupnya.