Mahfud: BPIP Dibayar Swasta, Rocky Gerung: Harusnya Tolak Diawal

Jakarta, law-justice.co - Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan seharusnya Menkopolhukam Mahfud MD menolak adanya anggaran swasta di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pernyataan Rocky Gerung ini dikeluarkan setelah video lama wawancara Mahfud MD tentang kegiatan BPIP viral kembali di media sosial. Menurutnya, tidak tepat jika ada kepentingan swasta di kegiatan BPIP.

"Itu paradoks, inikan BPIP perusahaan ideologi negara, yang musti steril dari kepentingan apapun. Memang mungkin swasta diundang disitu dengan motif CSR tapi saya anggap itu tidak tepat, tidak dibolehkan," ucap Rocky seperti melansir suara.com.

"Kalau memang anggarannya enggak ada ya jangan dipaksakan," imbuhnya.

Rocky merasa aneh dengan pernyataan Mahfud MD itu. Sebab seharusnya negara yang mendukung kegiatan sosialisasi ideologi BPIP.

"Itu agak lucu bahwa keadilan sosial yang ada di Pancasila disosialisasikan melalui CSR perusahaan kapitalis, itu secara logic bertentangan, harusnya tetap negara yang mensponsori," ujar Rocky.

Rocky mengatakan seharusnya Mahfud mengerti persoalan mendasar negara dan tidak digantungkan pada kepentingan perusahaan.

"Harusnya kalau Pak Mahfud yang terima itu artinya soal-soal mendasar negara tidak diandalkan pada kepentingan publik, tapi pada kepentingan privat dari koorporasi, bukan dari APBN tapi pada penganggaran CSR perusahaan. Harusnya Pak Mahfud ngerti itu," ucap Rocky.

Ia menambahkan, "Dari awal dia musti tolak itu, kalau dia gak bisa tolak dan mengaku sekarang, ada yang enggak klop dalam alam pikirannya sebagai pejabat publik".

Menurut pengamatannya, Mahfud sedang menikmati sorotan publik terhadap dirinya.

"Pak Mahfud lagi menikmati kamera publik, jadi apa aja yang kira-kira bisa jadi headline dia ucapkan, itu sebetulnya kurang cerdas, karena dia Menko Polhukam. Seharusnya bisa memprediksi apakah ucapannya itu jadi kontroversi atau akan backfire effect pada proses politik di Istana," kata Rocky.