Bupati Bangka Barat Diminta Tak Ikut Acara Agama Islam oleh FPI

Jakarta, law-justice.co - Bupati Bangka Barat, Markus diminta untuk tidak lagi memberikan sambutan di acara agama Islam dan tidak melaksanakan Maulid Nabi tanggal 11 November 2019 hari ini di Rumah Dinas Bupati oleh Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) Bangka Belitung.

Kedatangan rombongan FPI (Front Pembela Islam) ini disambut oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Effendi, dan Kepala Bagian (Kabag) Sosmas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Sumarsi, di ruang tamu Sekda Bangka Barat.

"Dari saya mungkin langsung direspons Pak Fendi kita diskusikan di sini, Maulid tanggal 11 kita tidak alergi Pemda ngadakan Maulid. Cuma kita kan sepakat beberapa hal tadi," kata Habib Sholeh yang juga disebut-sebut sebagai Imam Besar FPI Bangka Belitung seperti melansir kumparan.com.

"Agama ada aturan, birokrasi ada aturan. Jangan dipaksakan bertabrakan jadi harus saling menghargai, masalah acara Maulid Nabi itu kan beda, apa yang mau disambung kalau beda agama," tutur Habib Sholeh.

Menanggapi pernyataan itu, Plt Sekda Bangka Barat Effendi menerangkan hal itu tidak dapat dilakukan karena sudah menjadi agenda rutin pemerintah daerah dan memandang Markus sebagai Bupati Bangka Barat atau pemimpin Bangka Barat.

"Kalau masalah agama kami bukan ahlinya, masalah agama posisi kami dibirokrasi apa yang kami jalankan, menjalankan agenda dari pemerintahan daerah. Memang kalian lebih mengerti masalah agama," ungkap Effendi.

"Kadang-kadang mungkin kepala daerah yang dapat dikatakan non-muslim memang riskan lah terhadap masalah agama. Tapi yang kami lakukan ini menjalankan masalah agama ini tadi mungkin kalian tadi risih seorang kepala daerah hadir, apalagi memberi sambutan apalagi di suatu kegiatan yang sakral. Kalau kami pada prinsip apa yang ada di agenda pemerintah daerah kami jalankan," jelas Effendi.

Sementara itu Kabag Sosmas Setda Bangka Barat, Sumardi, menegaskan pihaknya hanya melaksanakan agenda Pemda yang juga telah disetujui DPRD Bangka Barat terlepas siapa pun pemimpinnya tetap dianggap sebagai Bupati Bangka Barat.

"Dan ini memang sifat yang keagamaan ini kami yang melaksanakannya. Jadi antara lain itulah merupakan agenda yang lah disetujui dewan harus kami laksanakan. Nanti ada Nuzulul Quran biasa kami laksanakan termasuk shalat id itu memang bagian kami. Soal pidato bupati dibuat oleh staf, untuk ceramahnya kita mengundang ustaz. Jadi kita ini dalam rangka melaksanakan agenda Pemda kesra," terang Sumardi.

Audiensi sempat berlangsung alot dan terjadi perdebatan ringan, karena pihak FPI menginginkan setiap agenda agama Islam agar diwakili saja oleh pejabat yang juga beragama Islam. Dan juga meminta Bupati Bangka Barat untuk tidak lagi mengucapkan `Assalamualaikum` atau ucapan salam umat Islam ketika pidato.

"Cuma yang menjadi tolak ukur, ketika dia mengucapkan sambutan ya sambutan, membahas seperti ini ada satu masukan dari bapak untuk pihak bupatinya. Kami datang ke sini menyampaikan aspirasi karena beliau sebagai pemegang kebijakan meminta kepada pihak bupati yang ranahnya agama Islam diberikan kepada pejabat yang beragama Islam," ungkap Ustaz Misdi.

Sementara itu anggota FPI lainnya, Ari meminta agar hal ini menjadi atensi untuk ditindaklanjuti sehingga persoalan tidak melebar.

Plt Sekda Bangka Barat, Effendi, menyampaikan apa yang disampaikan oleh jemaah ini akan ditampung dulu dan belum bisa dipenuhi. Dirinya meminta jemaah bersabar karena dalam waktu dekat akan dibuatkan forum lintas tokoh agama untuk bermusyawarah hal ini.

"Jadi begini nanti kita bicarakan ini ajak MUI, ajak FKUB, kita akan berdiskusi," tukasnya.