LIPI: Ironis, Eselon Birokrasi Dipangkas, Tapi Kabinet Membengkak

Jakarta, law-justice.co - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengaku sudah memprediksi kalau Presiden Joko Widodo akan menambah jabatan wakil menteri lagi.

Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada media massa mengenai kemungkinan Jokowi menambah enam wakil menteri lagi.

"Seperti sudah saya duga, Presiden @jokowi akan umumkan lagi wamen-wamen gelombang kedua karena belum semua kebagian kursi kabinet. Ironis, di satu pihak eselon birokrasi dipangkas, tapi kabinet membengkak terus," kata Syamsuddin melalui akun Twitter @sy_haris seperti melansir akurat.co.

Kemarin pagi, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jokowi menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai wakil menteri baru, selain wamendikbud dan wakil panglima TNI.

"Belum," kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara sebagaimana laporan Antara.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, menyebutkan perpres yang ada baru untuk posisi wamendikbud dan wakil panglima TNI.

"Yang wamendikbud kalau tidak salah Perpres Nomor 66 Tahun 2019, terus kalau Wakil Panglima TNI, Perpres Nomor 72 Tahun 2019," kata Fadjroel.

Menurut dia di luar dua posisi itu, belum ada pembahasan. "Jadi yang sudah terbit akan kita proses secepatnya, di Kemendikbud dan Wakil Panglima TNI," kata dia.

Ia menyebutkan mengenai nama yang akan menempati posisi itu, hak prerogatif Presiden.

"Hak prerogatif Presiden mengenai orang, mengenai kapan, itu Pak Presiden yang akan menentukan tetapi dari Mensesneg yang akan memprosesnya," katanya.

Ketika ditanya Wamendikbud apakah akan berasal dari parpol, ormas atau profesional, ia mengatakan yang dilihat tugasnya bukan siapanya.

"Pada intinya sesuai Prepres, itu tugas, jadi dilihat pada tugasnya, bukan siapa, berasal dari mana. Karena semua disesuaikan dengan tugas yang ditetapkan sesuai perpresnya," katanya.