Tebang Pohon di Cikini, KPK Ungkit Anggaran Pohon Impor DKI

Jakarta, law-justice.co - Program perluasan trotoar hingga mengorbankan sejumlah pohon besar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat menimbulkan kekesalan bagi sebagian warga DKI Jakarta. Misalnya Koalisi Pejalan Kaki (KPK) yang begitu kecewa dengan Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena menebang pohon-pohon besar yang berumur puluhan tahun.

Menurut KPK, pohon itu seharusnya dipindahkan ke lokasi lain ketimbang ditebang. Mengutip Suara.com, Koordinator KPK Alfred Sitorus menilai anggaran pemprov DKI seharusnya mencukupi untuk memindahkan pohon-pohon yang akhirnay ditebang tersebut.

"Apa Jakarta miskin APBD, sehingga tidak bisa memindahkan pohon itu?" ujar Alfred, Selasa (5/11/2019).

Menurutnya, pemprov pernah membuat anggaran untuk mengimpor pohon dari Afrika. Karena itu, ia menganggap tidak mungkin DKI tak memiliki biaya untuk memindahkan pohon.

"Sedang mereka memindahkan pohon ratusan juta dari Afrika itu mampu kok yang dibawa pakai trailer segala macam," jelasnya.

Selain itu, pemindahan pohon besar, kata Alfred juga pernah dilakukan saat revitalisasi trotoar Jalan Sudirman - Jalan MH Thamrin.

Apalagi, kata dia, pohon yang ditebang di Cikini itu membutuhkan waktu tumbuh hingga puluhan tahun, sehingga sayang untuk ditebang.

"Jadi kalau memang diremajakan ya jangan dipotong, tapi dipindahkan saja. Itu kan yang dilakukan Pemprov waktu mau bangun trotoar Jalan Sudirman - MH Thamrin," kata dia.

Sebelumnya, Dinas Kehutanan DKI Jakarta memberikan rekomendasi menebang sejumlah pohon besar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Salah satu alasannya karena pohon yang kebanyakan berjenis angsana itu dianggap mudah tumbang ketika musim penghujan.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsita menganggap, penebangan itu bagian dari program kerja meremajakan pohon di pinggir jalan. Pohon yang ditebang adalah yang dianggap sudah keropos dan mudah tumbang.