ASN, Cadar, Celana Cingkrang dan Radikalisme

law-justice.co - Polemik soal pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih terus berlangsung. Saya sudah berkali-kali menulis soal ini, tetapi karena banyaknya media yang meminta pendapat soal ini, maka saya akan kembali mengupasnya secara singkat.

Pertama, soal aturan berbusana bagi ASN, itu adalah urusan masing-masing instansi pemerintah (atau non-pemerintah bagi karyawan non-ASN). Kalau ada aturan berpakaian tertentu,  sebaiknya atau seharusnya ditaati oleh pegawai. Memang ada negara-negara yang membuat aturan berpakaian bagi pegawai pemerintah (termasuk di Arab Teluk), tapi ada juga yang tidak. 

Kedua, untuk konteks Indonesia, saya lebih setuju untuk membatasi pemakaian cadar. Di tempat-tempat atau ruang publik tertentu (misalnya ruang pengadilan, imigrasi, bank, dll) sebaiknya tidak mengenakan cadar demi keamanan dan kenyamanan. Kalau di tempat-tempat lain silakan saja. Toh cadar bukan ajaran atau syariat Islam fundamental. Masyarakat di Arab Teluk pun lebih memaknainya sebagai sebuah kebudayaan. Yang wajib menurut mereka adalah hijab. 

Ketiga, soal percingkrangan juga sama. Sama sekali bukan ajaran Islam fundamental. Itu hasil atau produk interpretasi sejumlah (bukan semua) kelompok Salafi kontemporer. Kalau "jubah cingkrang" berarti pengaruh dari sebagian kelompok Salafi Arab Teluk. Kalau "celana cingkrang" berarti pengaruh dari kelompok Salafi India-Pakistan yang masuk ke Indonesia lewat Jamaah Tabligh. Ingat: tidak semua kelompok Salafi itu mengenakan jubah atau celana cingkrang. 

Keempat, tidak ada hubungannya antara cadar dan cingkrang dengan radikalisme. Itu hanya pakaian atau kain saja. Banyak yang bercadar dan bercingkrang ria tetapi anti radikalisme. Radikalisme harus diukur dari mindset, pikiran, dan tindakan, bukan dari pakaian.

Sumanto Al Qurtuby, Antropolog Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi