Gerindra: PSI Gak Ada Suaranya Saat Rapat, Cuma Genit di Medsos

Jakarta, law-justice.co - Politisi PSI di DPRD DKI Jakarta yang kerap berkoar-koar di sosial media terkait rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tanuh Anggaran 2020 ternyata tidak dilakukan didunia nyata.

"PSI kegenitan ngomong di media sosial, tapi pas rapat resmi mereka malah diam enggak ada suaranya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik seperti melansir rmol.id.

Pada dasarnya, kata Taufik, pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS menjadi momentum semua anggota legislatif untuk melakukan koreksi baik mata anggaran maupun nominalnya.

"Kita jalankan fungsi anggaran dan pembahasan itu ya di sini tempatnya," ujar Taufik.

Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai, selanjutnya akan dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif dan baru dilakukan pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam pembahasan itu, jelasnya, masih memungkinkan anggaran yang sudah disetujui di tingkat komisi untuk dilakukan evaluasi dan koreksi kembali.

"Pendalaman di KUA-PPAS itu kan baru mendekati satuan ketiga. Jadi, nanti akan ada pendalaman dan penyisiran lagi," ucapnya.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikn pemaparan dan penjelasan paripurna, terlebih saat ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan.

"Kalau alokasi anggaran itu memang diperlukan ya harus disampaikan argumen yang tepat," ucap Taufik.

Pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 ditargetkan rampung pada Rabu (6/11) lusa. Kata Taufik, saat ini masih dilakukan pembahasan KUA-PPAS di tingkat Komisi.

"Pekan ini selesai, targetnya di hari Rabu. Komisi ini kan menjadi sub Banggar, jadi selesai pembahasan di Komisi akan dilanjutkan ke Banggar besar," pungkasnya.