Dilema Thamrin Tomagola Saat Jokowi Tunjuk Nadiem Jadi Mendikbud

Jakarta, law-justice.co - Kehadiran Founder GoJek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kabinet Indonesia Maju menimbulkan kontroversi di masyarakat.Ada yang mendukung, tetapi ada juga yang menolaknya. Bahkan ada yang dilema dengan kehadiran anak muda ini. Misalnya Sosiolog dari Universitas Indoneisa Thamrin Amal Tomagola yang menilai penunjukan Nadiem jadi Mendikbud sudah tepat. Dasarnya adalah ekonomi masa depan akan terkoneksi dengan pendidikan.

"Jadi begini, Nadiem itu bagus memang untuk suatu ekonomi masa depan yang terkoneksi dengan pendidikan. Sehingga, kalau Nadiem itu sudah ditaruh di situ, karena itu dia tentang ekonomi masa depan yang terpengaruh dengan 4.0, 5.0 itu sudah benar," kata Tamrin di Hotel Erian, Jakarta, Minggu (3/11/2019) seperti dikutip dari Suara.com.

Meski begitu, Thamrin tetap menyayangkan kebijakan Jokowi yang menunjuk Nadiem. Pasalnya kebijakan ekonomi yang dasar dari ekstrak ke produktif belum diubah. padahal kata Thamrin, harus ada koneksi antara yang dihasilkan Nadiem dengan kegiatan ekonomi produktif serta kebijakan ekonomi pemerintah.

"Yang belum benar itu adalah pada saat Jokowi menaruh Nadiem di situ dia belum merubah kebijakan ekonomi yang dasar dari ekstraktif ke produktif. Karena mesti nyambung, antara apa yang mau dihasilkan oleh Nadiem dalam pendidikan dengan kegiatan ekonomi produktif dan nyambung juga dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang memang mengarah ke situ dan itu baru klop," katanya.

Bahkan Thamrin menilai misi Presiden Jokowi sama seperti Presiden Soeharto yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Thamrin menduga periode kedua, Jokowi juga menekankan konsentrasi ekonomi dengan dibarengi stabilitas hukum.

"Sehingga tidak boleh ada gangguan stabilitas ekonomi. Tetapi sebenarnya yang jadi duduk perkara dengan ekonomi sebenarnya bukan di situ. Duduk perkaranya ekonomi yang dikembangkan Jokowi masih ekonomi ekstraktif bukan ekonomi produktif," ucap Tamrin.

Lebih lanjut, kata Thamrin, kebijakan ekonomi ekstraktif pernah dilakukan saat Orde Baru. Karena itu seharusnya, saat ini Jokowi mengedepankan ekonomi produktif, bukan ekstraktif.

"Ekonomi ekstraktif itu memang dulu di zaman Orde Baru begitu. Kalau dia benar-benar meneruskan pondasi ekonomi, mestinya ekonomi produktif itu lebih diutamakan. Kalau ekstraktif ini kan lama-lama habis, itu tambang-tambang, kemudian kelapa sawit juga terbatas akan habis," katanya.