Jokowi Akui Rumah Korban Gempa Palu Progresnya Lambat

Rabu, 30/10/2019 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: dok. Kompas)

Presiden Joko Widodo (Foto: dok. Kompas)

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pembangunan proyek penyediaan hunian tetap bagi korban gempa, di Kota Palu, Sulawesi Tengah berjalan lambat karena masalah pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau langsung proyek tersebut.

"Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan," kata Jokowi seperti melansir CNNIndonesia.com.

Jokowi mengatakan masalah pembebasan lahan sudah selesai setelah dirinya mendapatkan penjelasan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Menurutnya, setelah masalah lahan selesai pemerintah akan melakukan proses lelang untuk pembangunan.

Jokowi menyatakan proyek hunian tetap juga akan dibangun di Kabupaten Sigi.

Sama seperti di Duyu, proses lelang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan konstruksi pembangunan.

"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap proses konstruksi bisa segera dimulai pada awal tahun depan.

Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara paralel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.

"Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," tuturnya.

Menurut Jokowi, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan.

Perbaikan tersebut akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," ujarnya.

Selain fasilitas publik, Jokowi mengatakan pemerintah juga memprioritaskan pengerjaan irigasi. Ia menyebut irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.

"Ini juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," tuturnya.

Jokowi turut didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi serta jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Kemudian Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat.

(Ade Irmansyah\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar