Inilah Politikus dan Relawan yang Tolak Jabatan di Kabinet Jokowi

Senin, 28/10/2019 07:45 WIB
Kabinet Indonesia Maju (joglosemarnews.com)

Kabinet Indonesia Maju (joglosemarnews.com)

law-justice.co - Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dalam komposisi kabinet itu tak ada nama politikus PDIP Adian Napitupulu dan pentolan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Nama Andi santer isunya sebagai salah satu calon kuat menteri Tenaga Kerja. Salah satu alasannya putra dari Jacob Nuwa Wea itu punya modal kedekatan dengan Jokowi sejak Pilkada DKI 2012. Andi juga punya jaringan kuat dengan massa pendukung dari kalangan buruh.

Seperti dilansir Vivanews, Andi termasuk barisan relawan yang total mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Terkait namanya yang tak masuk kabinet, Andi menjawab santai.

"Saya masih menjalankan tugas sebagai presiden komisaris BUMN PT PP. Saya akan tetap menjadi sahabat perjuangannya Pak Jokowi," kata Andi di Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2019.

Beredar kabar, Andi Gani sebenarnya juga ditawari posisi wakil menteri. Namun, ia menolak jabatan tersebut karena tak memberikannya kewenangan besar dalam mengambil keputusan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai Andi Gani memberikan contoh sikap keteladanan. Begitupun dengan Adian.

Mereka berdua dinilai punya sikap langka dengan menolak jabatan meski berada di barisan pemenang.

"Konsistensi keduanya menolak masuk dalam kabinet perlu diapresiasi, tentu menjadi tauladan bahwa berkontribusi pada negara tidak selalu berposisi dalam jabatan," kata Dedi di Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2019.

Terkait pemilihan Jokowi untuk posisi menaker yang ditempati Ida Fauziyah dianggap kurang memuaskan. Selain tak punya latar belakang ketenagakerjaan, Ida tak punya jaringan dengan kalangan buruh.

Dia menyebut, persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut buruh cukup banyak seperti salah satunya masalah tenaga kerja asing. "Apalagi persoalan buruh saat ini begitu kompleks. Mulai dari revisi PP 78 Tahun 2015, tenaga kerja asing, masalah karyawan kontrak, dan outsourcing," tuturnya.

Adapun politikus PDIP Adian Naitupulu mengakui dirinya sempat bertemu Presiden Jokowi terkait pembahasan menteri. Ia mengatakan, Jokowi cuma meminta kesediaan dia masuk ke kabinet. Ia mengaku, Jokowi butuh orang yang pandai mengeksekusi.

Namun, Adian mengaku ia tak sanggup untuk bekerja sebagai menteri. Maka pada kesempatan itu, ia meminta tetap di luar pemerintahan saja.

"Gue bilang, ampun Pak, ampun, ampun, ampun, ampun 1.000 kali ampun, saya merasa lebih bermanfaat di luar membantu Bapak. Bagaimanapun juga saya menyadari kemampuan diri saya. Itu yang gue bilang," tuturnya di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

(Hidayat G\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar