Tak Ada Wakil di Kabinet, MRP: Ada pun Tak Ada Gunanya Bagi Papua

Jakarta, law-justice.co - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengaku tak mempermasalahkan ada atau tidaknya orang Papua didalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma`ruf Amin.

Pasalnya menurut Ketua MRP, Timotius Murib, Keterwakilan orang asli Papua dalam kabinet dianggap tidak penting, karena tidak pernah berdampak positif bagi upaya penyelesaian masalah Papua.

Kata dia, pengalaman membuktikan sejumlah orang Papua yang telah masuk Istana dan ditunjuk menjadi menteri tidak memperlihatkan kinerja yang membanggakan orang asli Papua.

Mereka kerja biasa saja, hingga masa jabatan lima tahun habis, dan kembali ke Papua.

“Mereka [yang] diangkat jadi menteri tidak membuat sesuatu yang menonjol dan sukses di bidang itu,” ungkapnya seperti melansir jubi.co.id.

Murib mengatakan orang Papua menjadi menteri juga tidak ada gunanya, karena jabatan itu tidak mengubah Papua.

Papua tetap menjadi Papua, dengan segudang masalahnya. Karena itu, MRP tidak peduli dan tidak mempersoalkan ada atau tidak adanya orang Papua dalam kabinet.

Menurut Murib, justru lebih penting untuk mengkritis ada atau tidaknya niat Jokowi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Terlebih, pelanggaran HAM di Papua dan masalah Papua tidak menjadi bahasan dalam pidato pertama Jokowi.

“Presiden tidak menyinggung masalah HAM sama sekali,” ungkapnya.

MRP mendesak presiden Jokowi memberikan jaminan bahwa kabinetnya tidak akan mengabaikan pemenuhan hak-hak korban dan orang asli Papua.

“[Jika berkunjung] ke Papua, kunjungan pertama pada periode kedua Presiden Jokowi harus memberikan kepastian kepada orang asli Papua, [bahwa proses] pembangunan [tetap] menjamin hak asasi manusia, terutama dalam hal rasa aman. [Pemerintah jangan] mengutamakan pembangunan fisik dan mengabaikan manusia. Itu harus menjadi perhatian Presiden dan Wakil Presiden,” ungkapnya.