Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Terendah di Asia Tenggara

Jakarta, law-justice.co - Politisi Partai Demokrat, Dede Yusuf mengkritik kualitas  tenaga kerja di Indonesia yang masih rendah. Bahkan dalam urusan produktivitas, di banding negara-negara di Asia Tenggara saja negeri ini tertinggal jauh karena terpuruk di urutan paling buncit. Salah satunya penyebabnya adalah kegagalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing dengan negara-negara lainnya.

“Saat ini produktivitas kita, untuk wilayah Asia Tenggara kita masih berada di posisi satu dari terakhir. Untuk meningkatkan ini apa yang harus dilakukan harus ada gebrakan, move dari pemerintah  untuk mendorong produktivitas, kata Dede ketika ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Minggu (20/10).

Seharusnya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu, menurut mantan Gubernur Jawa Barat itu sudah dilakukan pada periode berikutnya. Namun bila upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap dan unggul akan diprioritas ke lima tahun ke depan, maka hal yang harus dilakukan melatih tenaga kerja seturut kebutuhan industri sehingga tidak lagi berlama-lama berbicara tentang pendidikan kognitig, tetapi pendidikan yang berorientasi pada praktik kerja.

“ Kita akan bersaing di era kompetisi internasional. (Di masa itu), negara-negara lain bisa saja mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia selama bidang-bidang itu tidak bisa diisi oleh orang-orang Indonesia,” ujar Dedi.

Ia juga mengingatkan transformasi digital, yang ditandai dengan Revolusi Industri 4.0, akan menghilangkan sebagian pekerjaan-pekerjaan lama yang bersifat manual dan menciptakan profesi-profesi baru yang berbasis teknologi.  Dengan begitu, pemerintah tidak cukup sekadar membuka lapangan kerja seluas-luasnya, tetapi juga harus dibarengi dengan penciptaan sumber daya yang unggul dengan fokus pada kompetensi dan produktivitas.

“Kalau tentang sumber daya manusia yang unggul itu sebetulnya kunci utamanya adalah kompetensi dan produktivitas . Jadi kompetensi itu artinya  mampu melaksanakan hal-hal yang kompeten sesuai dengan target utamanya . Produktivitas ini adalah setiap pekerjaan dinilai dari produktivitasnya,” kata Dede.

Oleh sebab itu, bila Presiden Jokowi ingin berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka harus dilakukan berbagai pembenahan. Salah satunya terkait dengan program-program kerja yang direfleksikan melalui anggaran-anggaran di kementerian. Alasannya, upaya ini membutuhkan sinergi dari berbagai kementerian sehingga dalam menyusun kabinet harus dipilih orang-orang yang tepat.

Senada dengan itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, yakin Presiden Jokowi dapat memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi berbagai posisi menteri. Namun untuk menyusun kabinet di masa pemerintahan kedua pasti lebih sulit ketimbang masa pemerintahan lima tahun pertama. Apalagi partai koalisi pemerintahan kali ini sangat gemuk, sehingga dibutuhkan pemikiran yang lebih dalam dan energi yang lebih besar.

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu di Istana Negara, Presiden Jokowi juga bertukar kisah dengan SBY, terutama tentang mengelola pemerintahan di periode kedua. Seharusnya, menurut Hinca, Presiden Jokowi kini bisa menyusun kabinet tanpa beban karena tidak harus memikirkan lagi periode pemerintahan berikutnya.