BIN asal TNI-Polri Dinilai Gagal, Diusulkan dari Kalangan Sipil

law-justice.co - Penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto merupakan bukti yang kesekian kali kegagalan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebab itu, tokoh–tokoh dari Aceh hingga Papua menginginkan BIN kembali dipimpin oleh sipil sebagaimana pada era Bung Karno saat BIN dipimpin Dr Soebandrio (1959–1965), atau belum lama ini saat Assad Ali menjadi Wakil Kepala BIN.

Bukti gegagalan sebelumnya adalah rusuh Papua, serta aksi demonstrasi massa yang berujung kerusuhan pada 21 Mei dan 22–23 September 2019 di Jakarta.

“Sudah saatnya Kepala BIN dari sipil,” tutur Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Timotius D Telimolo dalam rilisnya.

Ia bahkan mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dukungannya agar Jokowi memilih figur sipil, yakni Suhendra Hadikuntono, untuk memimpin BIN.

“Saya yakin Pak Jokowi sepakat dengan supremasi sipil. Jangan semua lembaga dipimpin oleh figur polisi atau tentara,’ cetusnya.

“Kami bersama rakyat Aceh mendoakan Pak Suhendra ditunjuk oleh Presiden terpilih untuk memimpin institusi BIN. Sudah waktunya sipil memimpin BIN,” ujar Wali Nanggroe Aceh Darussalam Tengku Malik Mahmud.

“Selama BIN dipimpin oleh tentara atau polisi, Papua tetap bergejolak. Kini saatnya sipil memimpin BIN,” ujarnya.

Sipil, kata Timotius, tentu punya pola pikir yang berbeda, sehingga dalam operasi intelijen akan lebih humanis, serta mengedepankan prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) daripada security approach (pendekatan keamanan) yang selama ini terbukti gagal.