Dewan Adat Papua:Kekerasan Pada Warga Sipil Nduga Selalu Berulang

Sabtu, 19/10/2019 17:00 WIB
Kondisi Pengungsi Nduga Papua (Youtube)

Kondisi Pengungsi Nduga Papua (Youtube)

Jakarta, law-justice.co - Dewan Adat Papua menyatakan kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua akibat kekerasan yang dilakukan aparat keamanan saat menghadapi kelompok yang dinilai berseberangan selalu berulang.

Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Besar Masyarakat Adat Papua III, John NR Gobai menyatakan, mengapa kasus kekerasan terhadap warga sipil Nduga selalu berulang.

“Saya ini heran, daerah Nduga ini selalu menjadi sasaran kekerasan di Papua. Mulai dari [operasi militer] 1977, pada 1990-an, pada 2000-an, dan pada akhir 2018 lalu. Seakan-akan orang Nduga ini menjadi musuh,” kata Gobai seperti melansir jubi.co.id.

Menurutnya, sejak aparat keamanan mengejar kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pimpinan Egianus Kogoya pada 2 Desember 2018, banyak warga Nduga yang mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya dan Timika. Hingga kini para pengungsi Nduga tersebut belum mendapat perhatian baik dari pemerintah.

“Saya kira, [hal] itu juga menjadi pertanyaan orang Nduga. Orang Nduga bukan musuh Negara, [mereka adalah] warga negara yang juga butuh perhatian pemerintah. Negara berkewajiban memberikan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian,” ujarnya.

Gobai tidak memungkiri sejumlah kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan yang berada di Nduga. Akan tetapi, bukan berarti seluruh masyarakat Nduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

Gobai berpendapat, mesti ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nduga dengan aparat keamanan. Jika pemerintah kabupaten bisa menjamin keamanan di wilayahnya, maka aparat keamanan yang bertugas di daerah tersebut sebaiknya ditarik, termasuk yang membantu pengerjaan proyek pembangunan jalan di Nduga.

“Sebaiknya proyek itu dikerjakan kontraktor besar dan sub-sub kontraktornya dipercayakan kepada anak-anak Nduga, agar mereka yang mengerjakan,” ucapnya.

Sementara itu, Mama Fien Yarangga dari Jaringan Hak Asasi Manusia Perempuan Papua dalam suatu diskusi beberapa hari lalu mengatakan para pengungsi Nduga hanya ingin aparat keamanan tidak lagi berada di kampung mereka.

“Secara umum mereka dalam tekanan dan ketakutan luar bisa. Mereka meminta agar militer tidak usah di kampung-kampung. Mereka mau kembali ke kampung beraktivitas seperti biasa tapi jangan ada militer,” kata Mama Fien Yarangga ketika itu.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar