Sandiaga Tak Suka Banyak Parpol Gabung Koalisi Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Politikus Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno kurang sreg jika semua partai politik bergabung dengan koalisi Presiden Joko Widodo.

Sandi sebenarnya ingin ada partai politik besar, Gerindra misalnya, yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balances terhadap roda kekuasaan sehingga demokrasi akan menjadi lebih kuat. Demikian seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/10/2019).

"Kita kasih masukan yang konstruktif dan bersahabat sehingga lima tahun ke depan ini masyarakat bisa fokus, enggak gaduh politiknya, enggak pecah belah. Pemerintah itu butuh masukan kok," ujar Sandiaga.

Kritik dan masukan kepada pemerintah, menurut Sandi, tidak bisa hanya diutarakan oleh parpol yang menjadi pendukung. Apalagi, saat ini media sosial sangat berkembang pesat dan sudah menjadi salah satu sarana kritik dan masukan bagi pemerintah.

Sandiaga mengaitkan pernyataannya tersebut dengan fenomena buzzer politik yang kritik dan masukan mereka sering kali mendistorsi aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, ia merasa kritik, masukan, dan kontrol harus datang dari pihak yang benar, yaitu salah satu kekuatan politik di Indonesia sendiri.

"Kan enggak bisa (pemerintah) dikelilingi dengan masukan `asal bapak senang` atau didengungkan oleh para buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat, itu sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sandi.

Ia sekaligus menyinggung masyarakat yang lebih menginginkan adanya kekuatan politik besar di luar pemerintah demi mengontrol jalannya kekuasaan. Ia yakin keinginan masyarakat itu sudah terlepas dari narasi rivalitas pesta demokrasi yang sudah lewat.

Sandi yakin masyarakat pasca-Pilpres 2019 sudah bersatu dan ingin pemerintahan ke depan berjalan kuat dengan adanya kelompok yang melakukan kontrol ketat dan berasal bukan dari bagian pendukung pemerintah.

"Saya merasakan itu sendiri ya. Saya punya data masyarakat secara elektoral lebih menghargai jika ada check and balance daripada unity government," ujar Sandiaga. "Sebenarnya kita ini sudah bersatu kok. Kemarin itu jelas kepentingan Gerindra itu kepentingan nasional," kata dia

Menunggu Prabowo

Diberitakan, Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkannya secara resmi. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung apa pun keputusan Prabowo.

"Kami semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani.

Muzani kemudian mengungkap adanya kemungkinan Prabowo akan melanjutkan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait koalisi.

Komunikasi itu melanjutkan pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Namun, Muzani tidak menyebutkan secara spesifik apakah komunikasi tersebut akan dilakukan Prabowo dengan bertatap muka atau melalui telepon.

Ia juga enggan menjawab saat ditanya apakah komunikasi akan dilakukan Prabowo setelah pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019.

"Ya kan nanti Pak Jokowi mestinya nanya ke Pak Prabowo, `sudah saya timbang-timbang, akhirnya begini ya, Pak`. Begitu kan. Memang itu kan ngomong. Entah bertemu, entah telepon," ucap Muzani.