Jurus Investasi ala Jokowi Keok Lawan Tangan Besi Vietnam

Jakarta, law-justice.co - Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama tinggal menghitung hari.

Namun, menuju akhir masa jabatannya yang pertama, ekonomi Indonesia bukannya membaik justru melambat.

Bisa dibilang, Jokowi gagal membawa ekonomi Indonesia terbang ke level 8 persen sebagaimana ia targetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, demikian seperti dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (18/10/2019).

Lihat saja, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019 hanya 5,05 persen. Walaupun belum sampai Desember 2019, angka pertumbuhan 8 persen tersebut pasti akan susah dicapai.

Terlebih, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 tersebut melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai 5,27 persen. Ekonomi yang seret tersebut tak terlepas dari aliran investasi yang mampet belakangan ini.

Diketahui, investasi merupakan salah satu komponen penopang pertumbuhan ekonomi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2018 hanya naik dari Rp692,8 triliun menjadi Rp721,3 triliun atau 4,11 persen.

Secara persentase, pertumbuhannya melambat karena aliran investasi pada 2017 naik hingga 13,05 persen. Bukan hanya itu, investasi asing juga tampak lesu tahun lalu.

Angkanya turun 8,78 persen dari Rp430,5 triliun menjadi Rp392,7 triliun. Menyedihkannya lagi, ketika negara lain kecipratan investasi besar dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, Indonesia justru harus gigit jari.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengungkapkan terdapat 33 perusahaan asal China memutuskan hengkang dari negeri tersebut seiring dengan memanasnya perang dagang. Namun tak ada satupun dari perusahaan itu yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi.

Chaves menyebut 33 perusahaan itu lebih tertarik memindahkan perusahaannya ke Vietnam, Thailand, dan Meksiko. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan memacu investasi di saat kondisi seperti sekarang memang tidak semudah membalik telapak tangan.

Menggenjot investasi kata Sri Mulyani, memang lebih mudah datang ketika pemerintahan di Indonesia menganut sistem sentralistik dan otoriter karena komando satu arah. Hal tersebut berbeda, ketika sistem itu berubah menjadi demokrasi seperti sekarang; menggenjot investasi susah.

"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang," katanya beberapa waktu lalu, dikutip pelbagai media.

Sistem otoriter tersebut saat masih dilakukan oleh Vietnam dan China. Tak mengherankan jika aliran investasi yang datang ke negara itu deras. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah tak menampik sistem pemerintahan suatu negara memang bisa berpengaruh pada aliran investasi yang masuk.

Dengan sistem otoriter, sosialis semua keputusan, termasuk soal investasi hanya diambil satu pihak. Contoh kasus, Vietnam.

Investor yang ingin masuk ke negara tersebut tak perlu pusing dengan masalah penyediaan lahan. Sebab, negara yang menganut sistem seperti mereka, pemerintah bisa memberikan lahan untuk digunakan investor untuk menjalankan usahanya di Vietnam.

"Harus diakui memang sistem negara akan memberikan jaminan sistem ekonomi berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah," ucap Piter, Kamis (17/10).

"Karena ekonomi sosialis, jadi lahan tidak ada yang dimiliki oleh swasta. Semua milik negara. Kalau ada investor mau masuk butuh 100 hektare (ha) ya bisa dikasih, tidak perlu pembebasan lahan lagi," tambahnya.

Kondisi itu jelas berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jangankan investasi, untuk pembangunan infrastruktur saja seringkali mandek karena proses pembebasan lahan yang tak kunjung selesai.

"Kalau di Indonesia kan sistem demokrasi, kepemilikan individu dihargai. Tanah sudah banyak milik pribadi. Kalau pemerintah buka investasi, investor mau masuk lahan tidak ada ya susah," jelasnya.

Namun begitu, ia mengatakan bukan berarti Jokowi ke depan harus mengubah model pemerintahannya menjadi otoriter. Piter mengatakan ada cara lain yang bisa dilakukan Jokowi agar investasi semarak lagi tanpa harus mengubah karakter pemerintahannya; mengambil kebijakan yang tepat.

"Karena kalau memaksakan diri mau otoriter tapi ia tidak mengerti juga susah, nanti kebijakan salah justru tambah buruk. Jadi balik lagi ke kebijakannya," terang dia.

Perubahan kebijakan yang tepat kata Piter, perlu dilakukan karena sejumlah langkah yang diambil pemerintahan Jokowi untuk menggenjot investasi kurang optimal. Kebijakan kurang optimal tersebut bertambah parah lantaran masing-masing kementerian/lembaga (K/L) tak bisa bersinergi dengan baik dalam menggenjot investasi.

Kebijakan yang diambil K/L malah banyak yang tumpang tindih. "Bahkan seringkali bertentangan. Ini yang ada di periode pertama Jokowi. Kebijakan tidak jelas arahnya. Kementerian tidak saling dukung," jelas Piter.

Investasi Lebih Berat

Sementara, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyatakan tantangan untuk mendatangkan investasi memang lebih berat jika negara menganut sistem demokrasi. Sebab, masyarakat dibebaskan untuk bersuara.

Selain itu, kebijakan  juga tak terpusat di satu pihak. "Ini terjadi di banyak negara yang menganut sistem demokrasi, sangat sulit membuat ekonomi maju," kata Ahmad.

Namun katanya, bukan berarti negara yang menganut sistem demokrasi tak bisa menggenjot investasi mengalir deras seperti halnya negara otoriter. Menurutnya, ini hanya soal bagaimana pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi investasi.

"Intinya kan investor hanya butuh kepastian hukum. Jadi sebenarnya butuh pemerintah yang bisa membuat aturan yang menciptakan kepastian hukum tersebut," katanya.

Ekonom BCA David Sumual menilai Indonesia memang tak menarik di mata investor. Pasalnya, saat ini perizinan usaha masih rumit.

"Memang kalau dibandingkan dengan Vietnam, infrastruktur Indonesia lebih baik, tapi bagaimana kalau kemudahan usahanya juga rendah," ucap David.

Menurutnya, paket kebijakan yang selama ini diterbitkan Jokowi belum `nendang`. Yang terakhir, Jokowi merilis paket kebijakan ke-16 pada tahun lalu yang terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Selain itu, Jokowi juga berupaya dengan menerapkan sistem perizinan terpadu dalam jaringan (online single submission/OSS) supaya lalu lintas perizinan usaha yang selama dinilai rumit bisa disederhanakan.

"Tapi ketika dunia usaha ditanya, implementasinya juga belum sempurna. Jadi masih ada ketimpangan antara pusat dan daerah," kata David.