JK Beberkan Alasan Indonesia Batal Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membeberkan alasan soal batalnya rencana redenominasi rupiah atau mengilangkan sejumlah angka nol di mata uang rupiah.

Menurut dia, saat Darmin Nasution menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) yakni 2010-2013, rencana tersebut sempat diusulkan kembali namun batal.

Pasalnya, kala itu RI telah fokus menggarap persoalan negara lainnya, sehingga kata JK saat itu pilihan memangkas Rp 1.000 jadi Rp 1 tidak memiliki urgensi tinggi.

"Memang rencananya dulu merubah rupiah pada zaman Pak Darmin masih Gubernur BI. Tapi dianggap karena itu tidak urgent dibanding masalah waktu itu. Jadi direm dulu," ungkap JK seperti melansir detik.com.

Wacana tersebut dianggap ekonom sebagai cara efektif untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Namun, JK mengatakan bahwa nilai rupiah terhadap dolar masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Venezuela, Brasil, Turki dan lain-lain.

"Rupiah kita bukan yang terburuk di dunia. Itu ada Venezuela, Brasil, Turki, kemudian Afrika Selatan. Jadi tidak benar kalau rupiah kita buruk," tegas JK.

Sebagai informasi, pada 2017 lalu, Gubernur BI saat itu mengharapkan redenominasi bisa dilaksanakan pada 2020 mendatang. Ini artinya hanya tinggal 6 bulan lagi rencana tersebut harus dijalankan.

Tapi untuk menjalankan rencana itu, jalannya masih panjang. Mulai dari pembahasan rancangan undang-undang redenominasi, perjalanan masuk program legislasi nasional (prolegnas) sampai masa transisi hingga masa penerapan.

Penyederhanaan nominal ini bertujuan agar bisa lebih efisien, rupiah makin berdaulat, dan lebih bergengsi jika dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Mengutip pemberitaan detikcom 4 April 2018, redenominasi ini direncanakan sejak Deputi Gubernur Senior masih dijabat oleh Darmin Nasution yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian.

Setelah Darmin selesai menjadi Gubernur BI, Agus Martowardojo yang menduduki kursi tersebut selanjutnya makin menguatkan rencana redenominasi. Namun hingga akhir jabatan Agus Marto, redenominasi itu belum juga terealisasi, RUU belum jadi dan tak masuk prolegnas.

BI kini dipimpin oleh Perry Warjiyo, yang dalam paparan visi misinya akan melanjutkan rencana redenominasi rupiah.

Selain mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, Perry juga akan meneruskan kebijakan yang sudah dilakukan Agus Marto yakni redenominasi. Saat itu ia menyebut BI merumuskan dan menyampaikan ke pemerintah soal arahan rencana ini.

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang hanya dihilangkan angka nol nya saja. Jadi nilai uang tetap sama, hanya lebih sederhana saja.

Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran. Setelah itu dilanjutkan dengan penyederhanaan sistem akuntansi dan sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.