Perebutan Kursi Menteri Jokowi Jilid II Makin Memanas

Jakarta, law-justice.co - Bursa kandidat menteri kabinet jilid II makin memanas beberapa hari jelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024, Minggu 20 Oktober 2019.

Bahkan sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi tampak memperebutkan jatah kursi menteri, dan dengan terang-terangan menyodorkan nama-nama kader untuk mengisi posisi kabinet jilid II.

Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi juga sudah membagi-bagi jatah kursi kabinet jilid II. Ia mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan kabinet menteri periode 2019-2024 tersebut.

Jokowi mengatakan, masuknya sejumlah nama tersebut membuatnya lebih mudah untuk memilih.

Direktur Ekstekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengemukakan, partai pendukung Jokowi-Ma`ruf bakal meminta jatah kursi lebih ke Jokowi pada kabinet pemerintahan selanjutnya.

"Suara PDIP naik, PKB naik, Nasdem naik, Golkar stabil. Otomatis mereka akan meminta lebih," katanya seperti melansir harianterbit.com.

Ray mengatakan, partai-partai tersebut akan meminta kursi lebih atau minimal tak kurang dari jatah yang didapatkan pada era Jokowi-JK.

"PDIP sebelumnya 4-5 kursi menteri, minimal sekarang dapat lima. Nasdem otomatis kalau sebelumnya dia mungkin dapat 3-4, mungkin sekarang minimal jadi empat. PKB kalau sebelumnya dia dapat tiga, sekarang empat (kursi menteri)," katanya.

Ia menyebut kemungkinan PPP akan mendapatkan dua kursi, lalu PSI satu kursi dan Hanura satu kursi.

Ray memprediksi, kabinet Jokowi-Ma`ruf bakal didominasi figur politisi ketimbang profesional murni.

Sebab, dia menilai banyak kepentingan partai yang mesti diakomodir, sebagai risiko dari banyaknya dukungan saat melawan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Ini komposisinya 60% politisi dan 40% profesional murni. Bahkan, saya melihat bisa 70% berbanding 30%. Sebaiknya Jokowi memberi ruang bagi kalangan profesional murni masuk kabinetnya,” ujarnya.

Jangan Berlebihan

Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin menegaskan, parpol pendukung Jokowi hendaknya tidak berlebihan meminta jatah menteri.

Sebaiknya parpol sadar diri dan menurunkan egonya jika memang bertujuan untuk memajukan Indonesia. Apalagi berdasarkan nama-nama yang bakal duduk di kabinet Jokowi periode ke dua tersebut tidak tercantum nama-nama profesional.

Imbasnya publik tidak mengetahui secara pasti siapa profesional yang bakal masuk jadi menteri.

"Seharusnya nama profesional sudah dibuka juga. Jadi coba tes reaksi publik, menerima atau tidak atas nama profesional yang dimunculkan untuk masuk kabinet Jokowi - Maruf Amin," paparnya.

Terpisah, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, perebutan partai politik untuk menempatkan kader terbaiknya mengisi pos-pos kementerian merupakan hal yang lumrah.

Apalagi saat ini setiap partai politik juga tengah berlomba-lomba menunjukan kualitas partainya dari kinerja para menteri yang akan diisi oleh masing-masing partai kedepan.

"Hal ini tidak terlepas dari tujuan berdirinya partai untuk merebut sebanyak-banyaknya posisi vital dalam pemerintahan agar dapat mewujudkan cita-cita perjuangan politiknya yang merupakan cerminan dari ideologi partai yang bersangkutan," jelasnya.

Sulthan menilai, setiap lima tahun parpol akan dievaluasi oleh rakyat, khususnya konstituennya apakah kerja-kerja lima tahunan partai politik dianggap berhasil memperjuangkan kepentingan pemilihnya yang telah mendelegasikan kedaulatannya pada partai yang bersangkutan.

Karena jika diperhatikan setiap pemilu urutan partai peraih suara terbanyak dari teratas hingga yang terbawah selalu mengalami pergeseran.

"Paling banyak adalah perubahan jumlah suara yang diperolehnya," paparnya.

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha, Ph.D mengatakan, Gerindra sangat layak dapat kursi menteri.

Apalagi ikhtiar pertaubatan Prabowo dengan sowan dan sungkem ke Jokowi patut diapresiasi. Atas sikap tersebut maka lebih baik Prabowo yang menjadi menteri agar tidak dicurigai bermain dua kaki dalam koalisi.

"Meski ada deal antar parpol dan elemen, komposisi kabinet yang diharapkan sebenarnya lebih ke individu. Misalnya, kontribusi perorangan yang sangat besar dalam banyak momentum penting. Tanpa perlu mempertimbangkan pembagian jatah parpol, beberapa individu berkualitas pasti diapresiasi dengan posisi di kabinet mendatang," paparnya.

Berbahaya

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, kabinet Jokowi - Maruf Amin akan berisi para politisi. Mereka akan duduk di pos-pos kementerian dengan tujuam sebagai lumbung pundi-pundi partai.

Apalagi BPK sebagai auditor negara juga telah dikuasai oleh para politisi parpol. Lima anggota BPK periode 2014-2019 terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat.

"Bisa jadi keuangan negara di kementrian bakal dikongkalikong. Jadi rusak semua. Rezim partai di kabinet, DPR yang diisi oleh para politisi. BPK dan KPK juga sudah dibonsai," tandasnya.