Kenapa Pelantikan Presiden Diadakan Hari Libur bukan Hari Kerja?

Kamis, 17/10/2019 12:23 WIB
Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk periode 2019-2024 didugat ke pengadilan. (tribunnews)

Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk periode 2019-2024 didugat ke pengadilan. (tribunnews)

law-justice.co - Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur yakni Minggu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menjelaskan alasan melaksanakan pelantikan pada 20 Oktober bukan pada tanggal lain di hari kerja.

"Masa jabatan Presiden itu waktunya tertentu (fix term) 5 tahun dan sudah sejak Pilpres (pemilu) langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden 20 Oktober 2004," kata Hasyim seperti dikutip dari Liputan6 pada 26 September 2019 lalu

Sejak Pemilu langsung pertama yakni tahun 2004, Hasyim menyebut pelantikan presiden terpilih selalu dilaksanakan pada tanggal yang sama yakni 20 Oktober.

"Sejak 2004 itu, pada Pemilu 2009, dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober," ucap dia.

Berdasar hal tersebut, KPU menetapkan pelantikan juga di hari yang sama yakni 20 Oktober, tanpa melihat hari apa yang bertepatan dengan tanggal tersebut.

"Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," Hasyim menegaskan.

Seperti diketahui, KPU menetapkan Joko Widodo atau Jokowi-Ma`ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2019.

Penetapan ini dilakukan pada rapat pleno terbuka KPU, Minggu 30 Juni 2019 setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma`ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50 persen sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2019," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting, Jakarta, Minggu.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, putusan ini berlaku mulai 30 Juni 2019.

"Keputusan ini berlaku mulai 30 Juni 2019," kata Arief.

Berdasarkan penghitungan suara yang dikumpulkan di 34 provinsi, Jokowi-Ma`ruf Amin mendapatkan 55,50 persen atau 85.607.362 suara. 

Sementara, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 44,50% atau 68.650.239 suara. KPU menyebut, jumlah suara sah nasional sebanyak 154.257.601.

(Gumilang Hidayat\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar