Surya Paloh Prabowo Sepakati Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin bakal ditopang dengan kaki politik yang kuat.

Sebab, sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi pemerintah semakin kuat. Dengan demikian, tinggal PAN dan PKS yang telah menegaskan sikap sebagai partai oposisi.

Indikasi tersebut tampak setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada kemarin malam, demikian seperti dilansir dari Jawapos.com, Senin (14/10/2019).

Pertemuan yang diadakan di kediaman Paloh di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, itu menghasilkan tiga kesepakatan yang diberi judul Silaturahmi Kebangsaan. Yakni, memperbaiki citra partai politik, mencegah dan melawan radikalisme, serta mengusulkan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Meskipun enggan memastikan soal kehadiran Gerindra di kabinet, isyarat koalisi itu semakin terang.

”Mana ada masalah sama saya?” ujar Paloh saat ditanya pendapatnya bila Gerindra masuk koalisi Jokowi-Ma’ruf. Menurut dia, ketika semua sudah sama-sama memikirkan kepentingan nasional, semua akan berjalan dengan baik.

Paloh menyatakan, tidak ada pembicaraan soal kabinet dalam pertemuan tersebut. Dia beralasan, kedua pimpinan parpol memilih untuk membahas tema yang lebih luas. Yakni, parpol, radikalisme, dan amandemen UUD 1945.

Secara normatif, kedua partai mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kemudian disatukan lewat gagasan-gagasan untuk pemerintahan ke depan. ”Dan tidak hanya terbatas apakah ada dalam pemerintahan atau tidak,” lanjut politikus 68 tahun itu.

Meski demikian, bukan berarti pihaknya akan menolak kehadiran Gerindra di koalisi Jokowi-Ma’ruf, termasuk di kabinet. Dia mempersilakan publik untuk menafsirkannya sendiri. ”Lihat saja suasana batin kita malam hari ini (kemarin, Red),” tutur Paloh.

Pertemuan tadi malam memang berlangsung hangat dan akrab. Maklum, dua politikus senior itu sama-sama alumnus Partai Golkar yang lantas membentuk partai masing-masing. Prabowo tiba di kediaman Paloh sekitar pukul 18.30 dengan mobil Alphard yang bernopol B 108 PSD. Dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media saat tiba.

Ada tiga kesepakatan yang diambil. Pertama, kedua pimpinan parpol sepakat untuk memperbaiki citra parpol. Caranya, meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain. Juga, menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan.

Kemudian, keduanya sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu guna mencegah dan melawan segala bentuk radikalisme. Yakni, paham apa pun yang dapat merongrong Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan.

Terakhir, Paloh dan Prabowo sepakat bahwa amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara menyeluruh. Terutama menyangkut kebutuhan tata kelola negara. Dikaitkan dengan tantangan saat ini dan proyeksi kehidupan bangsa di masa depan.

Apakah pertemuan itu memastikan bahwa Prabowo akan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah? Prabowo menjawab diplomatis. Menurut dia, Gerindra mengutamakan kepentingan nasional. ’’Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat, kepentingan nasional yang baik untuk rakyat, kita akan dukung,’’ ucapnya.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menjelaskan, pada dasarnya penyusunan kabinet adalah urusan Presiden Joko Widodo. Menurut Plate, sejatinya koalisi sudah terjadi di parlemen. ’’Gerindra bersama kami sudah mengamandemen Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) bersama-sama kan,’’ ucap Plate.

Khusus poin ketiga, yakni amandemen UUD 1945, menurut Plate, diperlukan kajian mendalam. Sebab, amandemen harus bisa menangkap kebutuhan bangsa saat ini dan masa depan. Dengan begitu, amandemen tidak bersifat terbatas, tetapi komprehensif dan menyeluruh.

Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa amandemen akan menyentuh sistem pemilu, menurut Plate, terlalu berlebihan. Dia menuturkan, kajian amandemen tidak hanya dilakukan MPR. Masyarakat dan kalangan akademisi akan dilibatkan. Sebab, yang akan diubah adalah konstitusi.

PAN-PKS Konsisten Oposisi

Kawan koalisi Gerindra di Pilpres 2019, PAN dan PKS angkat bicara soal pertemuan Paloh-Prabowo. Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menyampaikan, pertemuan Prabowo-Paloh merupakan lanjutan pertemuan politik Prabowo dengan Jokowi Jumat lalu (11/10/2019).

Menurut Dradjad, mudah dibaca bahwa rangkaian pertemuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan keinginan Gerindra untuk masuk barisan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Di sisi lain, tambah Dradjad, partai-partai yang pernah mendukung pasangan Prabowo-Sandi juga mempunyai hak memutuskan. Apakah sepakat atau justru merasa kecewa dengan manuver tersebut. ’’Kalau kami (PAN, Red) ditanya soal pertemuan Pak Prabowo, sebetulnya biasa saja. Kita kembalikan ke pemilih saja,” ujarnya. Dia lalu menegaskan bahwa sikap politik PAN adalah menjadi oposisi. PAN akan mengambil peran di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan. ’’PAN sendiri sudah mengambil sikap jelas, berada di luar kabinet,” ungkapnya.

Menurut dia, demokrasi di seluruh belahan dunia memerlukan parpol sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah. Parpol oposisi, jelas dia, tetap diperlukan untuk menghadirkan check and balance. ’’Menjadi oposisi bukan berarti harus musuhan, apalagi cakar-cakaran,” tegas mantan anggota DPR itu.

Dradjad menambahkan, PAN memilih mengambil peran di luar pemerintah agar demokrasi berjalan sehat dan dewasa. ’’Selain tentu saja sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam pileg dan pilpres,” tandasnya.

Sikap serupa disampaikan PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya siap menjadi partai oposisi. Keputusan tersebut, kata dia, sudah dipertimbangkan secara matang. Terutama setelah menjaring aspirasi konstituen yang sejalan dengan keputusan Majelis Syuro PKS. ’’Kami konsisten oposisi. Bukan masalah jumlah, tetapi karena aspirasi masyarakat,” tegas Mardani.