Tak Manfaatkan Perang Dagang, Indonesia Satu-satunya Negara Kalah

Selasa, 08/10/2019 16:27 WIB
Ekonomi Indonesia (taraf.id)

Ekonomi Indonesia (taraf.id)

Jakarta, law-justice.co - Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang kalah bersaing dibandingkan dengan negara lainnya dalam memanfaatkan dampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China.

Banyak perusahaan dari China yang yang memilih negara lain ketimbang Indonesia untuk merelokasi bisnisnya.

Melansir dari Kompas.com dan Kontan.co.id, Senin (7/10/2019), Lee Ju Ye, salah satu ekonom asal Singapura mengatakan Vietnam telah muncul sebagai "penerima manfaat terbesar", dengan lonjakan arus modal asing langsung (foreign direct investment / FDI) masuk dari China dan Hong Kong 73% tahun lalu. Pada paruh pertama 2019, aplikasi FDI di Vietnam melonjak 211%.

Tak hanya Vietnam, Malaysia juga mencatatkan peningkatan investasi yang masuk dari China pada awal tahun ini setelah dua tahun belakangan mengalami penurunan. Sementara itu, Singapura juga menerima manfaatnya, karena perusahaan yang pindah ke Malaysia kemungkinan akan mengambil pinjaman dari bank-bank negara tersebut.

Indonesia disebut sebagai satu-satunya negara di Asean yang kalah dibandingkan dengan negara lainnya dalam memanfaatkan dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Banyak perusahaan dari China yang yang memilih negara lain ketimbang Indonesia untuk merelokasi bisnisnya.

Lee Ju Ye, salah satu ekonom asal Singapura mengatakan Vietnam telah muncul sebagai "penerima manfaat terbesar", dengan lonjakan arus modal asing langsung (foreign direct investment / FDI) masuk dari China dan Hong Kong 73% tahun lalu. Pada paruh pertama 2019, aplikasi FDI di Vietnam melonjak 211%.

Tak hanya Vietnam, Malaysia juga mencatatkan peningkatan investasi yang masuk dari China pada awal tahun ini setelah dua tahun belakangan mengalami penurunan. Sementara itu, Singapura juga menerima manfaatnya, karena perusahaan yang pindah ke Malaysia kemungkinan akan mengambil pinjaman dari bank-bank negara tersebut.

Lee mengatakan, perusahaan elektronik Taiwan Pegatron telah memutuskan untuk membangun pabrik di Batam, Indonesia, tetapi perusahaan multinasional lainnya berhati-hati karena beberapa faktor, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha membayar pembayaran pesangon yang tinggi walaupun staf dipecat.

“Indonesia telah kehilangan kesempatan, dan saya pikir ini adalah peringatan bagi pemerintah untuk berbuat lebih banyak,” tambahnya.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menurunkan pajak perusahaan hingga 20% dari tarif yang sebelumnya sebesar 25%.

Negara Lain

Tak hanya Indonesia, pemerintah negara Asean lainnya secara aktif juga mencari perusahaan China untuk pindah ke wilayah mereka. Thailand, misalnya, meluncurkan paket relokasi yang disebut Thailand Plus.

Beberapa insentif yang ditawarkan di bawah paket termasuk lima tahun, pengurangan 50% pajak penghasilan perusahaan serta hibah untuk peningkatan tenaga kerja. Di Malaysia, pemerintah telah membentuk komite untuk mempercepat aplikasi yang terkait dengan investasi yang datang dari China.

“(Ini) biasanya menunggu tiga bulan untuk permohonan disetujui. Sekarang, itu dapat disetujui hanya dalam satu minggu, "kata Lee, yang berbicara pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura.

Dia dan rekan ekonomnya Linda Liu juga berbicara tentang Belt and Road Initiative, rencana infrastruktur ambisius China untuk meningkatkan perdagangan global dan konektivitas. Mereka mencatat bahwa meskipun China Global Investment Tracker, yang memantau kegiatan konstruksi dan investasi global China, mencatat penurunan total investasi dan kontrak konstruksi pada tahun 2018, ada lonjakan awal tahun ini.

"(Pada 2018), kontrak investasi dan konstruksi anjlok cukup kuat dari US$ 38 miliar menjadi US$ 22 miliar ... perubahan dalam pemerintahan di Malaysia telah menyebabkan tertahannya beberapa proyek pemerintah," kata Lee.

Wilayah ini menerima kontrak Tiongkok senilai US$ 11 miliar pada paruh pertama di tahun 2019, dengan US$ 3 miliar yang akan dikirim ke Indonesia dan US$ 2,5 miliar  ke Kamboja. "Administrasi (pemerintah Indonesia) lebih mudah menerima dana Tiongkok, dan lebih terbuka untuk bekerja dengan China," kata Lee.

(Regi Yanuar Widhia Dinnata\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar