Gereja Pasifik Desak RI Tarik Pasukan & Ijinkan PBB ke Papua

Jakarta, law-justice.co - Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) atau Pacific Conference of Churches mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menarik pasukan TNI Polri dari Papua dan mengijinkan PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
 
Gereja-gereja di regional juga telah diminta untuk melakukan advokasi dengan pemerintah mereka atas nama rakyat Papua.

“Kepada saudara-saudari kita yang terkasih di dalam Kristus di Tanah Papua – Rahmat dan Kedamaian bagi Anda dari keluarga Anda di Konferensi Gereja-Gereja Pasifik! Kami menerima surat Pastoral ke-4 Anda dari Forum Ekumenis Gereja-Gereja di Papua ketika Komite Eksekutif PCC berkumpul untuk pertemuan tahunannya di Auckland" kata Pdt.James Bhagwan, Sekertaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik yang berbasis di Suva Fiji baru-baru ini seperti melansir suarapapua.com.

"Surat Anda, berbagi cerita tentang pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dan tindakan berkelanjutan dari rasisme kekerasan melalui teror dan intimidasi, didukung dan dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua, telah sangat menyentuh hati kami,” tambahnya.

Secara khusus katanya, ‘pengabaian’ kejahatan perang yang sedang berlangsung di Kabupaten Nduga selama 9 bulan terakhir, yang telah membuat lebih dari 40 persen populasi provinsi Papua (45.532 pengungsi), menyebabkan kematian 183 orang karena penyakit dan kekurangan gizi, dan 6 orang luka tembak; serta penutupan 39 gereja, menjadi perhatian serius bagi pihaknya sebagai krisis kemanusiaan.

“Kami bergabung dengan Anda dalam mengutuk kejahatan terhadap rakyat Papua dan menegaskan kembali perlunya pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam tindakan yang baik untuk membawa keadilan restoratif ke Tanah Papua.” ujarnya.

Mereka juga menyatakan bahwa telah berkomitmen untuk berbagi informasi ini dengan gereja-gereja anggota, pemerintah, Dewan Gereja Dunia dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta terus mengadvokasi perdamaian, hak asasi manusia, dan hak rakyat Papua untuk menentukan jenis pembangunan, tata kelola dan struktur sosial yang mereka inginkan.

“Yang terpenting, kami akan terus berdoa untuk Anda dan mengingat Anda dengan cinta dan solidaritas yang dalam,” tukas Sekjen PCC. 

Dalam sebuah surat kepada gereja-gereja Papua yang diotorisasi di Komite Eksekutif PCC di Auckland minggu lalu, para pemimpin gereja regional menyerukan;

1. Pemerintah Indonesia segera membebaskan semua orang yang telah ditangkap dan dipenjara karena memprotes rasisme di seluruh Tanah Papua dan di Jakarta.

2. Segera penghentian operasi militer dan paramiliter di Kabupaten Nduga dan penarikan semua pasukan dari Tanah Papua.

3. Memberikan akses kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk segera dan tanpa syarat ke Tanah Papua. Termasuk memberikan akses tanpa batas kepada organisasi HAM Independen dan Jurnalis Asing ke Papua untuk menyelidiki tindakan pembunuhan dan kekerasan yang dialami oleh para korban di seluruh Tanah Papua.

4. Pemerintah Indonesia agar segera menyetujui melakukan negosiasi dengan ULMWP, seperti yang dilakukan dengan GAM di Aceh sebagai mitra negosiasi yang dimediasi oleh pihak ketiga.