Jusuf Kalla: Pendekatan Infrastruktur Untuk Papua Perlu Dikaji

Jakarta, law-justice.co - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pendekatan berupa pembangunan ekonomi seperti infrastruktur di Papua perlu dikaji kembali.

Kata dia, pendekatan budaya juga perlu diperdalam untuk mencegah konflik terjadi kembali di bumi cenderawasih.

Terbaru, kerusuhan di Kota Wamena berbuntut puluhan korban tewas dan luka. Berbagai aktivitas ekonomi masyarakat pun lumpuh sepekan terkahir.

Infrastruktur yang dibangun cukup masif oleh pemerintah di Papua dinilai JK tak lagi mampu merebut hati warga Papua.

"Kita selama ini pendekatannya infrastruktur, ekonomi, tapi itu pendekatan untuk orang kota. Untuk Papua yang masih lebih tradisional, pendekatannya mesti pendekatan budaya yang lebih dalam lagi," ujar JK seperti melansir CNNIndonesia.com.

JK mengatakan makna kemakmuran dan kemajuan yang dipahami oleh pemerintah dengan masyarakat Papua berbeda.

Selama ini pemerintah dan masyarakat pada umumnya menganggap pembangunan jalan maupun fasilitas transportasi di Papua sebagai bentuk kemajuan. Namun pembangunan itu ternyata tak berpengaruh pada kehidupan masyarakat Papua.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat Papua.

Selain itu, JK juga menganggap penting peran langsung dari kepala-kepala daerah. Baik itu gubernur, bupati, serta wali kota agar dapat memaksimalkan pembangunan di Papua.

"Karena itu perlu dikaji lagi keinginan masyarakat, tapi yang sangat penting peran pemimpin formal, gubernur, bupati, kepala daerah lain, agar betul-betul berfungsi dengan dana yang begitu banyak," katanya.

Sementara terkait rusuh di Wamena, JK menilai tak lepas dari konflik pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Agustus lalu. Ia tak menampik bahwa peristiwa di Surabaya menjadi pemicu konflik di Papua terus meluas.

Saat itu konflik di Surabaya diduga berawal dari ujaran rasis yang ditujukan pada warga Papua.

"Ya konflik di Papua itu memang sebab khususnya kan kesalahpahaman di Surabaya. Dari situ kemudian di Wamena terjadi, ini yang kita khawatirkan dan duka cita dengan banyaknya korban. Maka harus diperbaiki dengan pendekatan hukum sambil rekonsiliasi masyarakat," terangnya.

Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Wamena, Papua, sejak Senin (23/9) merenggut puluhan nyawa dan merusak ratusan bangunan milik pemerintah, swasta hingga warga.