Ombudsman: Polisi Punya Perencanaan, Tidak Perlu Represif

law-justice.co - Ombudsman RI turut menyikapi tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah beberapa hari terakhir. Polisi punya kemampuan dan pasukan khusus, sehingga tidak perlu bersikap represfi terhadap demonstran.

Hal tersebut disampaikan oleh komisioner Ombudsman Ninik Rahayu dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (26/9). Ninik mengatakan, kepolisian dilengkapi dengan kemampuan khusus, pasukan yang terlatih, dan rantai komando. Karena itu, harusnya mampu menghindari kekerasan yang bisa memicu emosi publik.

“Polri pasti memiliki perencanaan yang dilengkapi dengan informasi dari intelijen. Sehingga mampu untuk mempersiapkan jumlah personel sekaligus cara bertindak untuk menghadapi massa aksi,” kata Ninik.

Polisi juga didesak untuk melakukan upaya persuasif untuk mencegak meluasnya aksi unjuk rasa. Fungsi intelijen harus benar-benar dimanfaatkan.

“Informasi intelijen harus akurat agar tidak salah dalam mengambil tindakan yang tegas, terukur, dan tidak menggunakan opsi tunggal yakni penegakan hukum semata,” ucapnya.

Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak beberapa Rancangan Undang-undang masih terus bergulir sampai hari ini. Seorang mahasiwa mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randy (21), meninggal dunia saat demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.

Warga asal Desa Lakarinta Kabupaten Muna ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Korem Kendari. Nyawanya tak tertolong karena peluru menembus di dada kanan.

Selain korban meninggal, salah satu mahasiswa Teknik UHO Kendari bernama La Ode Yusuf Kardawi juga mengalami kritis setelah setelah bentrok dengan polisi. Yusuf dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari. Ia mengalami luka parah bagian kepala dan tidak sadarkan diri.