Pendiri Watchdoc: Referendum Bagi Papua Harga Mati

Minggu, 22/09/2019 07:10 WIB
Aksi protes atas penyerbuan dan ucapan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (Faja.co.id)

Aksi protes atas penyerbuan dan ucapan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (Faja.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Mantan jurnalis sekaligus pendiri Watchdoc Documentary Maker, Dandhy Dwi Laksono sangat mendukung referendum diberikan di tengah gejolak yang semakin memanas di Papua dalam beberapa minggu belakangan.

Bahkan kata dia, referendum adalah opsi yang tidak bisa ditinggalkan untuk masyarakat Papua. Menurutnya hal ini merupakan upaya pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bumi cenderawasih tersebut.

"Referendum itu salah satu opsi yang tak boleh ditiadakan. Jadi belum tentu referendum. Referendum pun belum tentu hasilnya merdeka" kata Dhandy melansir CNNIndonesia.com.

Selain itu, dia juga menegaskan pemberian opsi referendum merupakan itikad baik yang ditunjukkan pemerintah Indonesia meski tidak semua negara yang melakukan referendum bisa merdeka.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya mengunci pilihan untuk menggerakkan kekuatan militer di Papua saat masyarakatnya sudah bersikap keras.

"Tapi kita tak boleh berhenti bicara, kalau mau bicara itikad baik bagi Papua, berhenti mengunci pilihan-pilihan itu, karena kalau kita kunci pilihan itu, maka pilihannya hanya menggunakan tentara kemudian. Ketika Papua sikapnya juga mengeras, dan itu sudah terjadi selama 57 tahun sejak New York agreements," ucap dia.

New York Agreement sendiri adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.

Selain itu, opsi referendum menurutnya adalah solusi yang bebas dari kekerasan. Menurutnya pemerintah semestinya tidak menutup jalan damai untuk mengakhiri konflik di Papua.

"Presiden siapapun mengalami masalah yang sama. Yang punya modal kultural besar seperti Gus Dur pun menghadapi tembok yang besar. Apalagi pak Jokowi. Jadi bagi saya, kalau Indonesia punya itikad baik, semua opsi yang non violence, harus dibuka," ujarnya.

Usul Militer Ditarik Dari Papua

Di tempat yang sama, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengatakan dirinya setuju dengan penarikan kekuatan militer dari Papua. Ia berpendapat penarikan kekuatan militer itu dapat menjadi upaya menghindari terciptanya konflik di Papua.

Budiman mengatakan penarikan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

"Tentu itu harus dilakukan, pertama itu ditarik kekerasannya, militerismenya ditarik. Bertahap tentu saja," kata Budiman.

Selain itu, Budiman juga mengusulkan adanya penguatan di pihak aparat kepolisian dan keamanan teritorial. Dengan hal tersebut, menurutnya organisasi separatis dan bersenjata lainnya tidak akan meremehkan aparat keamanan yang ada di tanah Papua meski kekuatan militer ditarik.

"Kepolisian harus dilengkapi agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM)," kata dia.

Budiman lebih lanjut mengusulkan agar penyelesaian persoalan pelanggaran HAM bisa segera diselesaikan. Menurutnya hal itu akan mendorong penyelesaian konflik di Papua.

"Beberapa persoalan pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana. Karena itu juga satu problem yang memang jadi persoalan di Timor Leste," ujar dia.

Sebelumnya, Budiman juga mengatakan ia menolak konsep NKRI harga mati karena menurutnya hal itu tidak tepat untuk dijadikan dasar mempertahankan Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Ia mengatakan tidak bisa membayangkan jika Papua harus berpisah dengan Indonesia. Oleh karena itu menurutnya Indonesia harus menemukan akar permasalahan yang menyebabkan ketegangan dengan Papua. Menurut Budiman, NKRI semestinya dijadikan modal awal yang mutlak dalam membentuk bangsa Indonesia bukannya menjadi tujuan.

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar