Sumanto Al Qurtuby:

Bungkusnya Bisa Khilafah Tapi Isinya Ternyata Monarki

Minggu, 22/09/2019 00:01 WIB
Ilustrasi (Time)

Ilustrasi (Time)

law-justice.co - Masih banyak orang yang menghayal bahwa umat Islam zaman dulu (era Turki Usmani dan sebelumnya) hidup makmur damai aman tenteram lantaran mengikuti model sistem politik-pemerintahan khilafah ala Hizbut Tahrir. 

Mereka yang berpendapat seperti itu, bukan hanya para "cheerleader" Hizbut Tahir, tetapi juga sekelompok Islamis militan dan Salafi ekstrim lain (misalnya pendukung Ikhwanul Muslimin, al-Qaidah, ISIS, Jamaah Islamiyah dan masih banyak lagi termasuk jamaah aliran "Monasisme" di “Endonesah”) yang juga mengklaim hal serupa: umat Islam adem ayem sebelum Turki Usmani rontok dan mbrodoli pada tahun 1920an digempur oleh kelompok sekuler pimpinan Mustafa Kemal. 

Mari kita lihat apakah klaim mereka itu benar atau hanya untuk ndobosi umat Islam yang masih unyu-unyu. Sejarah mencatat, sejak Nabi Muhammad wafat, selama berabad-abad umat Islam menjadi “koloni” berbagai macam kelompok elit dan rezim politik. Hampir semua penguasa Muslim di Timur Tengah dulu (juga Afrika, Asia Tengah, dan Eropa) meraih kekuasaan dengan darah, kekerasan, dan perang, bahkan dengan sesama Muslim sendiri. 

Sistem politik-pemerintahan yang mereka terapkan pun jauh dari model sistem khilafah ala Hizbut Tahrir. Misalnya, pemimpin pemerintahan dulu tidak dipilih oleh umat Islam tetapi “memilih” diri sendiri dengan cara mengkudeta, berperang, atau merebut kekuasaan.

Setelah sukses perang dan merebut kekuasaan, para penguasa ditunjuk atau digantikan oleh anak dan keluarga dekat. Maka, bentuk pemerintahan mereka adalah monarki atau emperium yang berbasis pada sistem tribalisme atau sukuisme (atau “klanisme”) dan sektarianisme teologis (misalnya Sunni atau Syiah). 

Di zaman Khulafaur Rasyidin (empat sahabat pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam) yang singkat itu, memang tidak menganut sistem monark, tetapi proses pemilihan pemimpin penuh dengan sentimen suku dan juga kekerasan; bahkan harus bermusuhan dan berperang dengan keluarga dan karib kerabat dekat. 

Sejak berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam selama berabad-abad berada dibawah sistem monarki, entah itu bungkusnya bernama atau berlabel khilafah, daulah, emperium, kesultanan, keamiran, dan lain sebagainya.

Selama berabad-abad, mereka saling menjegal dan berperang meskipun sesama umat Islam, demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Lihat saja: Dinasti Umayyah dikontrol oleh klan Arab Bani Umayyah, Dinasti Abbasiyah dikontrol oleh klan Arab Bani Abbas, Dinasti Fatimiyah dikontrol oleh Syiah Ismailiyah, Kesultanan Ayubiyyah atau Ayubiyyun dikontrol oleh etnik Kurdi.

Selanjutnya, Emporium Ghanawi dikontrol oleh etnis Turki, Dinasti Almohad atau Muwahhidun dikontrol oleh etnis Berber, Emporium Saljuk dikontrol oleh bangsa Turki dari klan Qinik, Kesultanan Mamluk dikontrol oleh para tentara keturunan budak dari Crimea.

Emporium Ilkhanat atau Timuriyah dikontrol oleh bangsa keturunan Turki-Mongol, Dinasti Safawi dikontrol oleh ordo Sufi Safawi berbangsa Kurdi, Dinasti Ashfariyah dikontrol oleh suku Ashfar di Iran, Dinasti Qajar dikontrol oleh suku Qajar, Dinasti Turki Usmani dikontrol oleh bangsa Turki Ogus, dan masih banyak lagi.

Jadi, sistem politik-pemerintahan model apapun (religius atau sekuler, syar’i atau seluler) tidak akan membuat umat dan rakyat biasa menjadi makmur, aman, dan tenteram kalau para elit penguasa dan pemimpinnya mbelgedes bermental coro, pecah ndase, bodong wudele, mlocot dengkule, ambrol atine, dan ambyar uteke. 

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia

Sumanto Al Qurtuby, Antropolog Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arab Saudi

 

 

 

 

(Tim Liputan News\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar