Politisi PDIP: Papua Bisa Merdeka Duluan Daripada Palestina

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon, menganggap isu Papua masih belum selesai. Bahkan dia mempertanyakan esensi pertemuan Jokowi dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9) lalu.

Dalam pertemuan itu Jokowi didampingi menko polhukam, menlu, panglima TNI, dan kapolri bertemu dengan para tokoh bumi cenderwasih itu untuk meredam konflik Papua lewat pendekatan persuasif.

“Saya agak pesimistis, isu Papua ini akan menyalip isu Palestina. Terus terang, kita harus jujur gerakan mereka (pendukung Papua merdeka) luar biasa,” ucap Effendi seperti melansir indonesiainside.id.

“Kami mengapresiasi pertemuan tersebut. Tapi, betulkah 61 tokoh itu tokoh? Betulkah pemuda itu adalah tokoh? Itu merupakan question mark-nya. Kita sudah terbiasa dengan drama-drama seperti itu,” kata dia menambahkan.

Menurut Effendi, representasi dari Papua adalah minimal 460 kepala suku. Itu adalah jumlah wakil mereka.

Politikus PDIP itu pun menjelaskan, pemilu di seluruh Papua sejak zaman orde lama sampai orde baru menggunakan sistem noken. Sayangnya, kata Effendi, pertemuan pemerintah beberapa waktu lalu tidak menghadirkan pemegang noken untuk melakukan tindakan persuasif.

“460 itu baru sah, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir. Jangan hanya 2 hari pertemuan maka dinyatakan kisruh Papua selesai. Saya menyatakan belum selesai,” ujarnya.

Dia berpendapat, Papua punya potensi lebih dulu merdeka dibandingkan dengan Palestina. Pasalnya, masyarakat Papua sudah mempunyai dokumen lengkap untuk menyerahkan kemerdekaan mereka.