Sri Mulyani: Kita Siapkan Apa Kalau Besok Resesi?

Jum'at, 13/09/2019 11:15 WIB
Menkeu Sri Mulyani (DDTC.co.id)

Menkeu Sri Mulyani (DDTC.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indonesia mengakui permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia bukan hanya soal resesi, melainkan juga masalah struktural terutama mengenai kebijakan ekonomi secara makro.

Lantas, yang disiapkan pemerintah?

"Banyak wartawan yang menanyakan kepada saya, apa yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi resesi? Jawaban saya cukup panjang," ujar Sri Mulyani seperti melansir CNCBIndonesia.com.

Berbagai cara sudah dilakukan, lanjut Sri Mulyani. Dia mengklaim pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi kebijakan makroprudensial.

Sri Mulyani pun mengklaim pemerintah bersama otoritas terkait selalu menggunakan setiap rupiah untuk hal-hal yang bersifatnya fundamental.

Diakuinya, saat ini kedalaman pasar keuangan Indonesia juga relatif rendah, masih belum setara dengan negara peers. Dia mengungkapkan, bahwa saat ini perkembangan sektor keuangan Indonesia sangat lambat dibanding 5 negara ASEAN.

Berdasarkan catatannya, Pendalaman Pasar Keuangan (Stock Market Capitalization) di Singapura mencapai kurang lebih 200% terhadap GDP, Sementara di Thailand dan Filipina mencapai sekitar 80-90% terhadap GDP. Bahkan pendalaman pasar keuangan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, yang mencapai kurang lebih 100% terhadap di GDP.

Sementara pendalaman pasar di Indonesia, diakui Sri Mulyani kurang dari 50% terhadap GDP. Padahal, PDB Indonesia terbesar di kawasan ASEAN. Kondisi pasar keuangan yang masih dangkal (shallow) dinilai dia merupakan tantangan untuk meningkatkan perekonomian.

Oleh karenanya, menurut dia pendalaman pasar keuangan menjadi penting untuk dilakukan.

"Kalau hanya mengandalkan macro-policy, kita tidak mampu menyelesaikan masalah fundamental. Sektor keuangan diukur dari jumlah tabungan to GDP, bonds value to GDP. Indonesia financial sector masih terbatas, dan belum dalam,`` ujarnya.

Disamping pemerintah dan otoritas terkait yang harus berusaha untuk memperdalam pasar keuangan. Kendati demikian, menurut Sri masyarakat juga harus memperdalam literasinya mengenai pasar keuangan. Berdasarkan catatannya, literasi keuangan Indonesia masih terbilang rendah atau hanya mencapai 29,7%.

"Masyarakat juga harus aware dengan instrumen investasi, apakah dengan membeli bond, saham, atau melalui tabungan," kata dia melanjutkan.

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar