Pemerintah Sikapi Serius Kepulangan Ratusan Mahasiswa Papua

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Wiranto bersama pemangku kepentingan yang lain menggelar rapat koordinasi yang secara khusus membahas terkait kondisi Papua saat ini.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (9/9/2019) itu membahas secara serius terkait isu eksodus mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di perantauan.

Melansir dari CNN Indonesia, rapat ini dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Asisten Operasi Kapolri Irjen Martuani Sormin, hingga Kepala BSSN Hinsa Siburian. Rapat turut membahas arahan presiden terkait situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Wiranto mengatakan, Presiden Jokowi memberi perhatian pada eksodus mahasiswa Papua di daerah untuk pulang kampung.

"Beliau (Presiden Jokowi) juga concern terhadap masalah eksodus dari pelajar mahasiswa Papua-Papua Barat yang sedang belajar di Papua-Papua Barat atau daerah lain di Indonesia," ujar Wiranto.

Wiranto mengklaim pemerintah telah melakukan komunikasi dengan orang tua para pelajar dan mahasiswa.

Hasil komunikasi, ia menyebut eksodus dilakukan karena para orang tua khawatir anak mereka yang tengah mengenyam pendidikan di luar Papua dan Papua Barat mendapat tekanan dan perlakuan sewenang-wenang dari masyarakat.

"Nah, ini isunya, isu yang digulirkan yang sampai kepada para orang tua di sana. Sehingga karena kekhawatiran itu para orang tua menarik anak-anak mereka kembali ke Papua-Papua Barat," katanya.

Wiranto menuturkan pemerintah telah memberi penjelasan berdasarkan fakta untuk meyakinkan para orang tua. Bahkan, ia mengklaim para orang tua dan mahasiswa menyesal telah percaya dengan isu tersebut.

"Ya, namanya isu mengelabui jalan pikiran mereka. Sehingga mereka ingin kembali sekarang ke sekolah, ke asrama tempat mereka belajar sebelum ditarik ke Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Lebih dari itu, Wiranto menyampaikan TNI telah menyiapkan pesawat Hercules di Papua-Papua Barat untuk membawa pelajar dan mahasiswa yang hendak kembali ke daerah tempatnya mengenyam pendidikan.

Selain itu, ia menjamin keamanan dan perlakuan yang setara terhadap pelajar asal Papua-Papua Barat yang kembali belajar ke luar daerahnya.

"Akan dijamin pejabat setempat, kami titipkan kepada para pejabat di mana mereka belajar. Untuk melindungi, untuk merawat, untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga-keluarga di daerah mereka belajar," ujar Wiranto.

Rapat juga membahas situasi keamanan di Papua dan Papua Barat yang disebut telah kondusif. Namun Wiranto tidak menampik masih ada ajakan terhadap masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa susulan.

"Seluruh kondisi di Papua-Papua Barat aman dan kondusif, aktivitas sosial kemasyarakatan berjalan normal. Namun masih ada provokasi, masih ada selebaran-selebaran gelap untuk mendorong, menghasut masyarakat melaksanakan unjuk rasa susulan," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan ajakan terhadap warga untuk menggelar unjuk rasa susulan telah terpantau oleh aparat. Bahkan, ia mengklaim mengetahui siapa pelaku di balik hal itu.

Dia menuding Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda cs merupakan pihak yang memicu dan mengorganisir unjuk rasa, anarkisme, perusakan, dan kerusuhan di Papua-Papua Barat.

Wiranto berkata Benny Wenda cs berkonspirasi dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua agar informasi palsu yang diproduksi dari luar negeri bisa disebar di dalam negeri.

"Ini ada konspirasi kekuatan yang ada di luar, jadi Benny Wenda cs di sana yang terus mem-provoke, telah memberikan informasi-informasi tidak benar dengan kekuatan di dalam (Indonesia), unsur KNPB dan AMP itu sudah sangat jelas," ujarnya.

"Sehingga kami sudah minta mereka menghentikan aktivitas itu, menghentikan untuk memprovokasi, menghasut masyarakat Papua-Papua Barat," tutur Wiranto.

Sebelumnya sebanyak 721 mahasiswa asal Papua di Sulawesi Utara dikabarkan pulang kampung tanpa memberitahukan pihak kampus.

Jika tak kunjung kembali, mereka terancam tak bisa mengikuti agenda kalender akademik termasuk ujian tengah semester Oktober mendatang.