Mimpi Mobil Nasional, yang Datang Esemka Impor Utuh dari China

Presiden Jokowi melakukan peresmian peluncuran mobil esemka, merk mobil yang beberapa tahun ke belakang merupakan produk yang masih teka-teki bagi rakyat. Harapan kita mobil tersebut buah dari kreasi anak negeri, sehingga layak disebut mobil nasional. Tapi belum sempat kita sematkan bahwa esemka adalah mobil nasional, langsung dibantah sendiri oleh yang memproduksi yaitu Eddy Wirajaya, Bos PT. Solo Manufaktur Kreasi.

 

Jadi ini mobil bukan kreasi anak negeri, tapi muatan lokalnya tidak terlalu banyak, yang ada muatan dari luar negeri terutama China yang menonjol. Makanya Eddy Wirajaya tidak menyebut bahwa Esemka mobil nasional, tapi mobil buatan dalam negeri menurut dia. Kita jadi bertanya ulang ke Presiden Jokowi, sudah layakkah seorang Presiden RI meluncurkan produk yang bukan produksi dalam negeri dan harganya pun masih terasa mahal bagi rakyat Indonesia, ujar pengamat kebijakan publik, Dr. Safri Muiz kepada Law-Justice.co di Jakarta, Minggu (8/9).

 

Kenapa Presiden Jokowi ikut peresmian peluncuran produksi mobil Esemka yang bukan mobil nasional?. Langkah yang dilakukan Jokowi ini tidak membuat situasi industri mobil dalam negeri akan menjadi lebih baik, yang ada menciptakan persaingan tidak sehat, karena memihak kepada manukfaturing mobil tertentu. Tidakkah masih banyak merk mobil yang berasal dari negara-negara lain, yang dijual di Indonesia.

 

Sampai hari ini produsen esemka impor itu tidak menjelaskan apakah mobil esemka yang diimpor utuh dari China itu sudah pasti membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), sebagai ketentuan pajak yang berlaku untuk importir mobil.

 

Ambigu, mungkin itu ungkapan yang pas buat tindakan Presiden Jokowi ini. Karena langkah yang beliau lakukan ini, adalah langkah yang tidak berguna, buat menopang produksi dalam negeri, tidak berpengaruh terhadap laju ekonomi nasional. Bukankah tindakan Jokowi ini sama dengan "menepuk air didulang, terciprat muka sendiri". Bukankah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengurangi jumlah mobil dijalanan karena polusi udara yang sudah begitu akut di kota-kota besar di Indonesia. Terutama polusi di Ibu kota Jakarta sudah tertinggi tingkat polusinya dibandingkan dengan kota-kota besar didunia.

 

Kenapa kebijakan pemerintah kecenderungan tidak seiring dan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, terutama kebijakan para gubernur dan walikota, karena kemacetan dan polusi udara sudah hampir merata kita jumpai di kota-kota besar Indonesia. Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mencanangkan gerakan mobil listrik di Jakarta. Harusnya Jokowi mengikuti dengan produksi mobil listrik bukannya mengimpor mobil utuh dari China yang berbahan bakar fosil, lalu mengganti mereknya dengan Esemka, sindir Safri.

 

Pengurangan mobil di jalanan selalu didengungkan, tapi Presiden Jokowi meresmikan peluncuran mobil yang akan membuat jalanan macet dan polusi akibat kendaraan bermotor semakin meningkat. Kita jadi semakin prihatin dengan kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Jokowi ini. Apakah para pembantu beliau tidak memberikan masukan dan pertimbangan tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang presiden. Kajian dan perspektif tidak pernah dilakukan, seakan-akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak membutuhkan pemikiran dan kajian yang mendalam. 

 

Benar-benar negara kita berjalan tanpa perencanaan dan tanpa ada pemikiran yang matang. Semua kebijakan dikeluarkan hanya kepentingan sesaat, bukan kebijakan yang berdampak untuk kemajuan ke depan. Asal terlaksana, kerja, kerja, kerja itu yang membuat para pembantu Presiden menjadi tidak cerdas, mereka terkungkung oleh jargon dari atasan mereka. Sampai kapan pemerintahan ini seperti organisasi kepanitian tingkat RT. Tidak punya blue print pembangunan jangka panjang, tegas Safri. 

 

Negara bagaikan berjalan dengan sendirinya atau autopilot. Sadarkah pemerintah bahwa rakyat ingin negara hadir ditengah-tengah mereka. Karena mereka berharap banyak pemerintah benar-benar menjawab semua apa yang mereka inginkan dari bernegara itu sendiri. Negara welfare state itu yang rakyat inginkan. Negara kesejahteraan itulah idaman rakyat Indonesia. Bukankah negara ini didirikan oleh founding father kita adalah negara kesejahteraan (welfare state). Bukankah negara harus benar-benar hadir bukan absen, pada saat rakyat menjerit karena kemiskinan dan kemelaratan, tandas Safri.