Semua Menteri Dilarang Bicara Soal Papua, Kecuali Wiranto

Jakarta, law-justice.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa semua menteri yang berada dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dilarang keras membuat pernyataan terkait Papua dan Papua Barat.

Tjahjo berujar semua informasi terkait Papua hanya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Urusan Papua sudah ditunjuk langsung Menko Polhukam. Semua menteri enggak boleh bicara," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Lemhanas, Jakarta, Selasa (5/9/2019).

Melansir dari CNN Indonesia, Tjahjo enggan menjelaskan lebih lanjut terkait siapa yang melarang dan alasan para menteri tak diperbolehkan bicara soal Papua. Meski kondisi terkini Papua dan Papua Barat diklaim berangsur kondusif.

Di sisi lain Tjahjo memastikan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat tetap berjalan sebagaimana biasa. Apalagi dia sudah mengontak para kepala daerah di sana setiap hari.

"Semua berjalan, semua pelayanan masyarakat. Saya, tugas saya hanya setiap hari menelepon gubernur, bupati, wali kota agar layanan masyarakat itu jalan, sekecil apapun," ucap politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, kondisi di Papua dan Papua Barat memanas sejak aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019. Terjadi insiden rasial dalam pengepungan itu yang memicu serangkaian aksi unjuk rasa masyarakat Papua sebagai bentuk protes.

Namun belakangan aksi unjuk rasa bergeser menjadi referendum menuju kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Bahkan beberapa aksi di antaranya berujung kerusuhan.