Kerja Apa Habib Rizieq di Arab Sampai Lama Tak Pulang?

Jakarta, law-justice.co - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disarankan agar tidak menanggapi berlebihan atas sindiran Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyoal gaji anggota BPIP.

Demikian kata, Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi seperti dilansir Suara.com, Senin (26/8/2019).

Menurut Teddy, ketimbang menanggapi sindiran Rizieq tersebut, sebaiknya BPIP balik bertanya kepada Rizieq ihwal pendapatannya hingga dia bisa bertahan hidup hingga saat ini di Arab Saudi.

Melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi, ia mempertanyakan soal laporan keuangan FPI.

"Orang yang gak berani pulang, jangan terlalu ditanggapi. Tanya balik aja, si Rizieq kerja apa selama ini sampai punya banyak uang? Kerja apa dia bisa biayai diri di Arab? Lalu sampaikan ke anggota FPI, tanya ke mana laporan keuangan FPI yang dipimpin oleh Rizieq? Gitu ajalah," cuit Teddy, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, pentolan FPI Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila, lembaga yang didirikan oleh Presiden Jokowi.

Rizieq menilai, rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya, kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara, bukan pilar negara.

"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).

Bahkan, kata Rizieq, ironisnya justru rezim berselingkuh dengan komunis sosialis dan liberal kapitalis sejak era reformasi 1998.

"Mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan melalui lembaga tertinggi negara," ucap dia.

Ia juga menyinggung anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta perbulan, namun tidak paham eksistensi Pancasila.

Sebab, kata dia, kehadiran BPIP hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.

"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP. Dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah. Mereka di gaji Rp 100 juta per bulan hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," klaimnya.