Ini Kata Kalangan Pengusaha Terkait Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Senin, 26/08/2019 20:01 WIB
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani (Twitter/Kantor Staf Presiden)

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani (Twitter/Kantor Staf Presiden)

Jakarta, law-justice.co - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menanggapi rencana Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Kalangan usaha, kata Rosan, menilai langkah pemindahan tersebut sudah terukur dan terstruktur oleh pemerintah.

Rosan mengharapkan dengan pemindahan ini, pemerintah juga diharapkan bisa menguatkan rencana tersebut mulai dari pendanaan sampai jangka waktu pemindahan.

"Menurut saya, semuanya (rencana pindah ibu kota) itu sudah terstruktur dan terukur oleh pemerintah," kata Rosan seperti dilansir dari Detik.com, Senin (26/8/2019).

Menurut dia, keputusan pemindahan ini juga harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari regulator, dunia usaha hingga industri keuangan.

"Ya sudah tentunya nanti dalam perjalanan (proses pindah) ada hal-hal yang perlu diperbaiki bersama. Menurut saya, kalau ini sudah jadi keputusan pemerintah ya udah kita dukung. Sambil perhatikan apa yang perlu diperbaiki," jelas dia.

Sebelumnya presiden akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanaegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)

Turut mendampingi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Sebanyak dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019.

(Gisella Putri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar