Mafia Garam Ada di Lingkungan Dekat Jokowi

Jum'at, 23/08/2019 09:48 WIB
Petani Garam (Media Indonesia)

Petani Garam (Media Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Tagar #SaveGaramJawaMadura jadi sorotan setelah beredar foto dan video Presiden Joko Widodo meninjau proses operasional tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu lalu (21/8/2019).

Video itu diunggah akun Twitter resmi milik Sekretariat Kabinet @setkabgoid. Dalam video berdurasi 59 detik itu Jokowi sempat diperlihatkan beberapa sampel garam dari sejumlah daerah.

Selain itu, ada dua foto yang beredar di media sosial. Pertama, Jokowi tengah mendengarkan penjelasan soal garam. Foto kedua, ada beberapa garam di atas meja di mana pada garam yang putih diberi keterangan garam impor Australia, sedangkan pada garam yang buram diberi keterangan garam Jawa Madura.

Melansir Katta.id, Jumat (23/8/2019), foto kedua inilah yang mengundang polemik. Banyak petambak garam yang membantah bahwa produk garam lokal sejelek seperti yang dipajang di foto tersebut.

Lewat #SaveGaramJawaMadura, para petambak garam memposting foto-foto produk garam lokal yang tersebar di Jawa dan Madura. Hampir semua foto yang diposting menunjukkan kualitas yang bagus.

Tanggapan disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya`roni. Dia bilang pelabelan garam pada kunjungan presiden telah memberi kesan buruk terhadap kualitas garam lokal dan memberi kesan bagus terhadap produk impor.

"Ada faktor kesengajaan untuk menjatuhkan garam lokal," katanya.

Dia menduga pelabelan ini dilakukan oleh kaki tangan mafia impor dengan tujuan agar presiden selalu menyetujui usulan impor garam. Oleh karenanya harus ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengatur kunjungan presiden ke NTT, terutama pihak yang mengatur tata letak dan pelabelan garam yang ditunjukkan kepada presiden.

"Kasus ini sebagai bukti nyata bahwa mafia impor garam sudah beroperasi di ring satu presiden dan selalu membuat langkah-langkah mempertahankan kebijakan impor garam," ucap dia.

Presiden Jokowi, tambah Sya`roni, hendaknya membersihkan sekelilingnya dari anasir-anasir mafia impor garam. Lebih lanjut, presiden juga harus menyetop impor garam.

"Saat ini harga garam rakyat telah menukik hingga Rp 350 per kg. Dengan harga yang sedemikian rendah, para petambak garam sulit menutup biaya produksinya, boro-boro mau mengambil untung," demikian Sya`roni.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar