PM Malaysia Mahathir Putuskan Tidak Akan Mengusir Zakir Naik

Jakarta, law-justice.co - Meski isi ceramahnya belakangan ini mengundang kontroversial masyarakat Negeri Jiran, Zakir Naik akhirnya diputuskan untuk tidak dideportasi oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad.

Keputusan itu setidaknya berlaku untuk saat ini.

"Sampai sekarang, tidak ada perubahan (pada pijakan keputusan saya)," katanya ketika ditanya apakah dia masih dengan keputusannya untuk tidak mengirim Zakir Naik kembali ke negara asalnya, seperti dilansir Sindonews.com dan New Straits Times, Jumat (23/8/2019).

Pemimpin yang dijuluki Dr M itu menyampaikan keputusannya pada konferensi pers, Kamis (22/8/2019). Keputusan Mahathir muncul setelah pemerintah India mendesak Interpol (International Crime Organization) untuk menerbitkan red notice terhadap penceramah tersebut.

Red notice adalah dokumen yang berisi permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk memburu dan menahan seseorang hingga proses ekstradisi dapat dilakukan. Desakan New Delhi itu sebagai langkah lanjut untuk membawa Zakir Naik kembali ke negara asalnya.

Mengutip Hindustan Times, desakan kepada Interpol itu disampaikan Enforcement Directorate (ED) India. Penceramah yang sedang diburu otortitas hukum New Delhi itu tinggal di Malaysia setelah diberikan status permanent resident (PR) atau penduduk tetap oleh pemerintah era perdana menteri Najib Razak.

"Kami dipersenjatai dengan surat perintah penangkapan yang tidak tersedia dan sesuai hukum, red notice akan menjadi tindakan selanjutnya," tulis media India itu mengutip sumber ED.

Di India, Zakir jadi buron otoritas hukum sejak 2016 terkait penyelidikan pencucian uang dan menghasut ekstremisme melalui pidato kebencian. Namun, dia menolak untuk kembali ke negara asalnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan menerima diadili di bawah pemerintahan BJP (Bharatiya Janata Party), partai berkuasa di negara itu.

Seruan untuk deportasinya menguat di Malaysia setelah ceramahnya di Kelantan mempertanyakan kesetiaan warga etnik India di Malaysia dan menyerukan agar warga etnik China di Malaysia untuk pulang ke negara leluhurnya.

Dia telah diinterogasi dua kali di markas polisi federal Bukit Aman setelah 115 laporan publik terhadapnya diajukan ke polisi. Zakir kemudian meminta maaf atas kesalahpahaman terkait ceramahnya, namun mengklaim bahwa kutipan yang dianggap menyinggung masalah rasial di Malaysia telah diambil di luar konteks.

Sejak itu ia dilarang berbicara di depan umum di seluruh negeri termasuk platform media sosial di Malaysia, sampai penyelidikan yang melibatkannya rampung.

Hiren Venegaonkar, seorang advokat untuk ED India, mengatakan bahwa berita tentang larangan ceramah terhadap Zakir Naik adalah "langkah selamat datang dari pemerintah Malaysia".

"Kami sekarang akan memungkinkan agen investigasi kami untuk memulai tindakan membawanya kembali ke negara kami," katanya.