Pemblokiran Internet Dikecam, Moeldoko: Dulu Tak Ada Juga Hidup

Jum'at, 23/08/2019 11:29 WIB
Pemerintah klaim pemblokiran internet guna mencegah berita hoaks (Beritagar.id)

Pemerintah klaim pemblokiran internet guna mencegah berita hoaks (Beritagar.id)

Jakarta, law-justice.co - Demi keamanan nasional, kata itu terucap dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pemblokiran internet yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Papua.

Untuk diketahui, pemblokiran internet telah dilakukan oleh pemerintah sejak Rabu (21/8/2019) untuk mengurangi penyebaran hoaks yang disinyalir dapat memperkeruh keadaan Papua dan Papua Barat yang sedang panas.

Melansir dari CNN Indonesia, Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Moeldoko belum mengetahui sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.

Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tak mengganggu aktivitas masyarakat Papua dan Barat. Menurutnya, akses internet sendiri masih bisa tersambung di sekolah yang ada di sana.

Namun, kata Moeldoko, tanpa internet masyarakat masih bisa hidup seperti dahulu kala. Bahkan, ketika listrik belum masuk, masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Enggak, dulu kita juga enggak ada (internet) juga bisa hidup kok," tuturnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu menolak pemerintah disebut memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.

"Ya kan nggak dimatikan, siapa yang bilang dimatikan. (Hanya) dilemotkan," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, Rabu (21/8/2019). Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Pemblokiran dilakukan setelah Kemenkominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," demikian tertulis dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Kemenkominfo juga sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin (19/8/2019). Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8/2019) pukul 13.00 WIT. Namun, sekitar pukul 20.30 WIT akses telekomunikasi dinormalkan kembali.

Penolakan

Langkah pemerintah itu direspons SAFEnet dengan mengeluarkan petisi online yang meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat melalui change.org.

Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto dan Menkominfo Rudiantara untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat.

Pasalnya, SAFEnet menilai pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi, yang sebenarnya dilindung oleh pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

"Petisi ini akan menjadi salah satu jalan yang akan ditempuh untuk mengupayakan agar internet di Papua dan Papua Barat dinyalakan lagi secepatnya," ujar Executive Director SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan resminya, Rabu (21/8/2019).

(Gisella Putri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar