Jokowi Tak Serius Tangani Masalah Papua

Jum'at, 23/08/2019 10:56 WIB
Aksi unjuk rasa orang Papua terkait permasalahan rasis di Surabaya (The Jakarta Post)

Aksi unjuk rasa orang Papua terkait permasalahan rasis di Surabaya (The Jakarta Post)

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo dinilai oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua belakangan ini

Padahal, menurut Fadli, apa yang terjadi di Papua adalah persoalan serius.

"Saya justru tidak terlalu melihat, pernyataan presiden kemarin itu tidak terlalu serius, kayak menganggap ini `ya maaf-maafkan saja`, sudah kayak pernyataan lebaran gitu. Pernyataannya itu tidak komprehensif," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Melansir dari Detik.com, Fadli lalu menceritakan kunjungannya ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, namun dia bersama rombongan tidak diperbolehkan masuk. Ia curiga ada pihak-pihak yang sedang melakukan agenda setting.

"Padahal menurut saya, saya kemarin datang bersama dengan anggota DPR saja, dan anggota DPR-nya dari Papua dan Papua Barat, itu konstituen mereka, bahkan Pak Willem Wandik itu salah seorang anggota DPR itu pernah di asrama itu, itu saja tidak diterima. Bagi saya itu tanda-tanda serius," ujar Fadli.

"Berarti ya mungkin ada yang sedang melakukan agenda setting untuk apa gitu ya. Apalagi aksi-aksi demonstrasi belakangan ini udah berani mengemukakan Papua merdeka dan sebagainya," imbuhnya.

Karena itulah, Fadli meminta Jokowi segera berkunjung langsung ke Papua dan memberi perhatian secara langsung. Ia ingin Jokowi berbicara dengan tokoh-tokoh Papua yang suaranya didengar oleh masyarakat di sana.

"Jadi sebaiknya Pak Jokowi, nggak usah ke mana-mana deh, langsung aja ke Papua dulu. Kalau bisa besok, lusa itu langsung ke Papua, kan mempunyai perhatian ke sana. Coba bicara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang mempunyai pengaruh, jangan hanya dengan tokoh-tokoh sendiri saja, tokoh-tokoh kita sendiri, tetapi tokoh-tokoh yang memang mau didengar oleh masyarakat di Papua dan meredakan itu," ucap Fadli.

"Jadi saya kira itu harus menjadi prioritas daripada bagi-bagi sertifikat di mana-mana, itu saya kira kan bisa serahkan sama Pak Lurah lah, sama kepala desa," pungkasnya.

(Gisella Putri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar