Jalan Trans Papua, Gubernur Sebut Tak Ada Warga Asli yang Pakai

Jakarta, law-justice.co - Pascakerusuhan, Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan beberapa pernyataan yang mengejutkan.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di sejumlah tempat seperti Manokwari, Senin (21/9/8/2019) dan Fakfak, Rabu (21/8/2019).

Hal ini dipicu adanya penangkapan terhadap sekitar 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Sabtu (17/8/2019).

Lukas menyampaikan berbagai hal tentang Papua itu saat hadir sebagai narasumber dalam program Mata Najwa, Rabu (21/8/2019) malam.

Lukas berbicara banyak hal mulai dari pelaku ujaran rasis ke mahasiswa Papua hingga pembangunan Trans-Papua.

Berikut rangkumannya seperti dilansir Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019):

1. Minta Aparat Pelaku Rasis Dihukum

Lukas meminta aparat yang melontarkan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua ditangkap.

Menurutnya, kasus rasisme terhadap warga Papua sudah berlangsung lama dan berulang.  ini menyangkut harkat dan martabat orang Papua.

"Karena itu bukan sekali mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ya pasti mereka tidak terima. Selama orang Papua dihinakan, direndahkan martabatnya, itu pasti mereka ribut," kata Lukas.

Lebih lanjut, Lukas menyatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan mahasiswa Papua di Surabaya yang pada akhir pekan lalu mendapatkan persekusi dan ujaran rasis.

Para mahasiswa itu, kata Lukas, sudah memberikan laporan kepadanya.
Pasar Thumburuni di Fakfak yang dibakar massa pada kerusuhan yang pecah di kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019) pagi.

Lukas menegaskan, mahasiswa Papua di Surabaya tidak ada yang menurunkan bendera Merah Putih.

"Bendera Merah Putih itu diturunkan oleh orang lain. Saya tidak tahu aktor intelektualnya siapa," kata dia.

Lukas kemudian menyoroti oknum aparat keamanan yang ikut melontarkan maki-makian kepada para mahasiswa.

Lukas meminta agar polisi menangkap oknum aparat keamanan tersebut.  

"Tentara dan polisi yang pakai seragam lengkap, mereka (tentara dan polisi) maki-maki. Satu orang tentara `kasih tahu pemimpinmu` berarti kan dia kasih tahu saya. Itu harus ditangkap orang itu. Tentara pakai seragam itu. Iya, ada videonya jelas," tegas Lukas.

Lebih jauh, Lukas meminta agar dikedepankan penegakan hukum.

Mereka yang melakukan ujaran rasis harus ditangkap dan kemudian menyampaikan proses hukum yang telah dilakukan ke warga Papua.

"Mereka pelaku ditangkap. Kasih tahu kami, sudah adili ini, sudah lakukan ini. Negara harus kasih tahu itu. Tidak boleh masalah Papua disepelekan, masalah besar ini," kata Lukas.

2. Lukas Sebut Otonomi Khusus Tak Beri Solusi

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan harus ada perjanjian baru untuk solusi mengenai kerusuhan di Papua.

Lukas menuturkan, dirinya akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan perjanjian.

"Kemarin saya untuk undang beliau untuk datang ke Jayapura kami akan bertemu. Tapi kami sudah punya konsep, akhirnya kita harus pakai satu perjanjian. Undang-undang apapun enggak bisa," ujar Lukas.

Najwa Shihab lalu menanyakan soal otonomi khusus, namun tetap dijawab Lukas tidak bisa.

"Enggak itu enggak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Dengan lembaga internasional atau dengan apa, kalau undang-undang tidak akan," sebut Lukas.

Najwa Shihab pun langsung bertanya jika gubernur tak mempercayai kekuatan undang-undang.

"Gubernur tapi tidak percaya dengan kekuatan undang-undang Pak Lukas?" tanya Najwa Shihab kaget.

"Enggak," jawab singkat Lukas.

"Undang-undang 21 itu tidak berjalan, hanya dikasih uang begitu saja kan, kewenangan tidak ada," tambahnya.

"Di Papua undang-undang tertentu, baru satu PP yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lain semua tidak ada. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih," papar Lukas.

3. Sebut Papua Belum Di-Indonesiakan secara Baik

Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan kekecewaannya terhadap sikap masyarakat di luar Papua saat hadir di acara Mata Najwa.

Hal tersebut bermula ketika Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa meminta Gubernur Papua Lukas Enembe berkomentar soal permintaan maaf yang dilontarkan Gubernur Jawa Timur Khofifah.

"Pak Gubernur ada komentar mengenai permintaan maaf Ibu Khofifah dan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan `emosi boleh tetapi lebih baik saling memaafkan`, apa lagi yang seharusnya bisa dilakukan?" tanya Najwa Shihab dilansir TribunJakarta.com pada Kamis (22/8).

Gubernur Papua lantas menuturkan, perbuatan mengenai rasisme sebenarnya dibenci oleh seluruh dunia.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia selama 74 tahun merdeka namun sikap terhadap masyarakat Papua belum berubah.

Perlakuan masyarakat di luar Papua itu, menurut Gubernur Papua sama seperti apa yang terjadi di masa lalu.

"Ini sama seperti era kolonial. Apa bedanya?," ungkap Lukas Enembe.

"Jadi karena kerap kali terjadi, ini pemicunya membuat yang lain terungkap?" tanya Najwa Shihab.

"Ini pemicu utamanya yang terjadi di Papua. Jadi saya pikir sudah 74 tahun merdeka, NKRI kita jaga, Bhineka Tunggal Ika dijaga. Dari Sabang - Merauke juga harus dijaga," jelas Lukas Enembe.

Bahkan, Lukas Enembe menyatakan, penduduk di Papua sebenarnya merupakan multietnis.

Kendati demikian, Lukas Enembe menilai masyarakat Papua belum di-Indonesiakan secara baik.

"74 tahun merdeka, orang Papua masih juga belum di-Indonesiakan secara baik," ucap Lukas Enembe.

Mendengar pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab tersentak.

Lantas Najwa Shihab kembali mengulang apa yang dikatakan oleh Gubenur Papua Lukas Enembe dan menanyakan maksudnya.

"Belum di-Indonesiakan secara baik, apa maksudnya? Apa yang harus dilakukan untuk meng-Indonesiakan seseorang?" tanya Najwa Shihab.

"Sampai hari ini dalam pengertian, masyarakat Papua belum menerima rasa ke-Indonesiaan mereka. Persoalan di Papua itu cukup rumit," papar Lukas Enembe.

4. Tak Butuh Pembangunan

Gubernur Papua, Lukas Enembe memberi tanggapan soal pembangunan jalan trans Papua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Awalnya, Lenis Kogoya, Stafsus Presiden Kelompok Kerja Papua mengatakan Jokowi sudah mencoba memberikan yang terbaik kepada Papua, salah satunya melalui pembangunan, seperti jalan Trans Papua.

Jalan Trans-Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang mencapai 4.330,07 kilometer.

Pernyataan Lenis Kogoya pun ditanggapi positif oleh Najwa Shihab.

Menurut Najwa Shihab, Trans-Papua ini sebagai bagian dari kesuksesan Jokowi di era kepemimpinannya selama 5 tahun ini.

"Pendekatan ekonomi, infrastruktur yang dilihat nyata di era pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir, itu saja belum cukup menjawab tantangan yang dihadapi Papua?" tanya Najwa Shihab.

Pertanyaan Najwa Shihab justru malah dikritisi oleh Sekjen Federasi Kontras Andy Junaedi.

Menurutnya jalan Trans Papua ini bermasalah.

"Justru saya melihat itu yang bermasalah. Coba tanya pada orang Papua, apakah mereka butuh jalan Trans Papua?" tanya Andy Junaedi.

Ketika ditanya seperti itu, Najwa Shihab terdiam.

Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga hadir jadi narasumber pun tak mampu menjawabnya.

"Coba siapa yang butuh, orang Indonesia-kah atau orang Papua?" tanya Andy Junaedi lagi.

Pertanyaan tersebut pun kembali tak dijawab oleh Najwa Shihab, Lukas Enembe dan narasumber lainnya.

"Saya bilang pembangunan itu perlu. Tapi bagaimana proses perencanaan dan implementasi pembangunan itu dilakukan mengedepankan kemanusiaan," ujar Andy Junaedi lagi.

"Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki tingkat kekerasan yang panjang. Papua punya cerita berbeda dibanding yang lain. Jika Papua disamakan dengan maka kita akan terjebak di cerita yang sama," tambahnya.

"Isu separatisme muncul itu bukan tiba-tiba muncul. Coba kita tengok kasus kejahatan HAM. Berapa yang mandeg. Apa yang dilakukan Jakarta?" tegas Andy Junaedi.

Kemudian, Andy Junaedi menyebutkan bahwa Papua ini butuh guru, bukan senjata.

Papua juga butuh ilmu, bukan malah caci maki.

"Yang dikirim tentara. Orang Papua butuh guru, bukan senjata. Orang Papua butuh ilmu, bukan untuk dicaci. Itu yang dibutuhkan," tegas Andy Junaedi.

Ketika disinggung seperti itu, Gubernur Papua Lukas Enembe tampak memperhatikan dengan baik.

"Orang Papua asli HDI (Human Development Index) rendah, Orang non Papua yang datang ke Papua HDI nya meningkat. Artinya siapa yang bisa menikmati triliunan rupiah dari dana odsus? Bukan orang Papua, itu fakta," tambah Andy Junaedi.

Setelah cukup lama diam dan meresapi kata-kata dari Andy Irfan, Najwa Shihab pun akhirnya bersuara.

"Saya mau lempar ke Pak Gubernur," tanya Najwa Shihab.

"Orang Papua butuh kehidupan bukan pembangunan," ucap Lukas Enembe tegas.

"Dan apakah pendekatan infrastruktur tadi yang disebutkan belum menjawab persolan Papua?" Najwa Shihab kembali bertanya.

Menjawab pertanyaan Najwa Shihab, Lukas Enembe sang Gubernur Papua pun memberikan sebuah fakta mencengangkan.

"Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun, mereka tidak punya apa-apa. Mereka butuh kehidupan," tegas Lukas Enembe.

Melihat fakta yang diungkapkan Lukas Enembe, Najwa Shihab kembali terdiam tak mampu menyelanya.