KontraS Desak Jokowi Minta Maaf Pada Masyarakat Papua

Selasa, 20/08/2019 20:15 WIB
Koordinator Kontras Yati Andriani (Kanan) (celebestopnews)

Koordinator Kontras Yati Andriani (Kanan) (celebestopnews)

Jakarta, law-justice.co - LSM Pemerhati Hak Asasi Manusia KontraS mendesak pemerintah menyatakan langsung permintaan maaf kepada masyarakat Papua. 

Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan, pihaknya menyayangkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta masyarakat dan mahasiswa Papua untuk saling memaafkan atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin.

"Kami ingin presiden menyatakan sebagai presiden, kepala negara, meminta maaf terhadap rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua dan menyatakan bahwa siapapun yang terlibat dengan tindakan-tindakan tersebut harus dihukum sesuai proses hukum yang ada," ucapnya melansir CNNIndonesia.

Yati menambahkan, peristiwa yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua pada Senin (19/8) merupakan puncak dari segala diskriminasi yang telah dialami oleh masyarakat dan mahasiswa Papua.

Dia menilai, dalam hal ini masyarakat Papua sebagai korban, sehingga seharusnya Jokowi meminta maaf kepada masyarakat Papua, atas diskriminasi dan rasisme selama ini.

"Itu semua menunjukkan ada hal penting, hal rumit di Papua, sehingga cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan, itu pernyataan yang tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Papua," ujarnya.

Selain itu, Yati bersama dengan KontraS dan LSM lainnya mendesak supaya Jokowi memastikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif.

Selain itu, Yati juga meminta kepolisian melakukan proses hukum secara transparan, akuntabel dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua.

Sejak 2018-2019, KontraS mencatat sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa yang dibatalkan oleh kepolisian. Di Surabaya telah terjadi lima kali pembubaran dengan kekerasan.

Selain itu, pembubaran terhadap aksi serupa juga terjadi enam kali di Malang. Kemudian empat pembubaran terjadi di Bali.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui ada hal yang membuat masyarakat Papua tersinggung. Namun dia mengajak masyarakat Papua bersikap memaafkan.

"Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," kata Jokowi.

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar