Pinjaman Online (Tulisan-3) Wawancara Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah

Fintech Yang Sekarang Bermasalah, Itu Karena Nasabah Buangan

Senin, 19/08/2019 12:09 WIB
Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Lutfi Adiansyah (foto: idtech asia)

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Lutfi Adiansyah (foto: idtech asia)

Jakarta, law-justice.co - Sebagai negara berpenduduk Islam mayoritas dan terbesar di dunia, pasar kaum muslim di tanah air lama tak tergarap. Jangankan keberadaan perusahaan financial technology (fintech) syariah, ekonomi berbalut syariah pun baru menggeliat sekitar lima tahun terakhir. Menurut Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Lutfi Adiansyah, ada fenomena kebangkitan kelas menengah muslim dalam lima tahun terakhir, sebut saja reuni 212 yang merujuk pada Aksi Bela Islam 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016 di kawasan Monas dan sekitarnya.

Ada juga Acara Hijrah Festival yang sukses dikunjungi ribuan orang, khususnya generasi muda. Acara bernuansa reliji itu berlangsung 3 hari berturut-turut pada 9-11 November 2018 silam. “Saya kebetulan panitianya. 25 ribu itu yang datang dan kita bisa bilang majority milenial. Kenapa? Karena mereka beli tiketnya pakai T-Cash. Sulit kan?” kata Luthfi.  

Sejalan dengan itu, fintech syariah pun berpotensi besar untuk berkembang. Menurut Luthfi yang juga CEO dan Co-Founder Ammana Fintek Syariah, pertumbuhan fintech di Indonesia cukup massif karena telah didukung oleh regulator, perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Saat ini, dari 99 fintech peer to peer (P2P) lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya tiga fintech yang berbasis syariah.

Untuk mengetahu sejauh mana perkembangan fintech Syariah di tanah air, berikut ini petikan wawancara khusus Law-justice.co dengan Lutfi Adiansyah:

Apa yang mendasari berdirinya Asosiasi Fintech Syariah?

Pembentukan Asosiasi Fintech Syariah itu pada akhirnya menjadi sebuah kebutuhan dari industri itu sendiri. Jika mengacu ke regulatornya, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech itu ada dua jenis, yakni peer to peer landing (yang sedang banyak bertumbuh) dan fintech payment atau E-Wallet. Secara eksplisit, aturan menyebutkan bahwa pelaku industri atau penyelenggara peer to peer landing harus terdaftar di asosiasi. Pelaku industri syariah yang sedang bertumbuh itu, tidak bisa bercampur dengan asosiasi yang non-syariah. Karena objektifnya memang berbeda.

Asosiasi berperan sebagai mitra regulator. Secara keorganisasian maka dia akan membuat standar untuk industri. Kita tidak bisa bercampur dengan pelaku fintech yang non-syariah karena standarnya beda. Kalau tercampur kita pun menjadi tidak bisa fokus. Nah, itu sebabnya kenapa kita lalu mendirikan Asosiasi Fintech Syariah yang inisiasinya sudah ada sejak 14 Februari 2017. Saat itu sejumlah pelaku startup digital Syariah mulai kumpul-kumpul di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Sentul, milik Ustad Antonio (pakar keuangan dan perbankan Islam Muhammad Syafii Antonio. Red).

 

STEI Tazkia Sentul, Bogor, punya program inkubasi startup (foto: ist)

Tazkia dulu punya program inkubasi startup yang bagus. Akhirnya para pelaku bisnis startup berbasis teknologi pun merapat ke sana. Lalu dibicarakanlah rencana pembentukan asosiasi. Saya sendiri kemudian ditunjuk sebagai Sekjen. Kebetulan perusahaan saya PT Ammana Fintech Syariah adalah yang pertama terdaftar di OJK. Jadi akhirnya saya dikasih kehormatan menjabat jadi Sekjen. Sedangkan sebagai ketua ditunjuk Pak Ronald (Ronald Yusuf Wijaya), CEO Ethis Indonesia. Meski saat itu perusahaannya belum terdaftar di OJK, tapi sudah terdaftar di Malaysia sebagai crowd funding Syariah. Justru dia udah dapat izin fintech-nya di Malaysia dan di Singapura. Jadi Pak Ronald adalah pemain lama. Tapi kalau di Indonesia yang terdaftar di OJK pertama itu perusahaan saya.

Apa saja yang dibicarakan?

Nah kita berkumpul di Sentul awalnya lebih condong membicarakan sektor peer to peer lending tapi kemudian berkembang ide agar cakupan asosiasi dapat lebih diperluas. Asosiasi untuk startup digital syariah harus juga bisa mewadahi teman-teman lain seperti pengelola aplikasi marketplace, mereka yang berjualan umroh melalui marketplace atau berjualan emas secara online. Investasi emas. Jadi kita bisa beli logam mulia secara online.

Lalu dibicarakan juga perlunya membangun ekosistem yang melibatkan bukan hanya pelaku startup digital. Kita paham bahwa pelaku startup digital syariah itu perlu didukung ekosistem, terutama dari kalangan akademisi. Akhirnya kita masukkan STEI Tazkia menjadi anggota juga, jadi bukan hanya menjadi tempat berkumpul.

Ide pun berkembang untuk melibatkan juga industri perbankan. Jadi Alhamdulillah kita ada honorary member, yaitu perbankan syariah. Saat ini yang sudah menjadi anggota adalah BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Ini sekaligus menegaskan bahwa fintech syariah itu bukan mendisrupsi dunia perbankan tapi spirit-nya justru berkolaborasi. Kita banyak difasilitasi oleh BNI Syariah dan berkolaborasi. Rata-rata majority anggota kita itu membuka rekening di BNI Syariah.

Berapa jumlah anggota asosiasi?

Awalnya ada 10. Sekarang, anggota kita yang terdaftar sudah 60. Ditambah 16 yang komunitas.

Kebanyakan dari Jakarta atau kota-kota lain?

Majority masih Jakarta. Ada juga dari Bandung, Jogja dan Surabaya. Paling jauh ada yang dari Makassar.

Apakah mereka juga terdaftar di OJK?

Nah, terdaftar di asosiasi dengan terdaftar di OJK, itu dua hal yang berbeda. Yang terdaftar di asosiasi ada 60. Tetapi ini nggak semua peer to peer lending. Masih ada pengelola marketplace, ada yang wakaf platform dan lain-lain. Yang peer to peer lending itu sekarang ada, tetapi baru 2 yang terdaftar di OJK.

Asosiasi fintech Syariah: baru 2 anggotanya telah terdafter di OJK (foto: republika)

Bentuk kolaborasi dengan perbankan seperti apa?

Kita memang tidak bisa menghindar dari istilah disrupsi. Fintech itu by nature akan men-disrupsi. Tapi yang di-disrupsi oleh fintech itu sebenarnya prosesnya, bukan industrinya. Jadi proses kegiatan banking-nya yang didisrupsi. Kalau industrinya sih tidak didisrupsi. Industri itu justru disuruh dikolaborasikan. Fintech itu secara regulasi OJK, nggak bisa berdiri sendiri. Regulasinya menyebutkan penyelenggara peer to peer lending harus menyediakan sebuah rekening bersama alias escrow account di bank. Otomatis kolaborasi. Jadi fintech nggak mungkin berdiri sendiri. Spirit kolaborasi itu sudah ada di regulasi.

Apakah fintech dapat menggerus fungsi perbankan?

Perbankan itu ada dua kegiatan, yakni simpanan dan pinjaman. Mungkin salah satu lini bisnis-nya ada yang terdisrupsi, tapi nggak seluruh industri perbankannya karena fintech yang berbasis lending tidak mungkin menjadi fintech saving, demikian sebaliknya. Karena itu dua hal yang berbeda. Fintech kalau mau menjadi fintech saving maka pengawasannya langsung dari Bank Indonesia. Sedangkan fintech lending itu dibawah pengawasan OJK.

Jadi, tidak bisa melakukan kegiatan dua-duanya sekaligus?

Gak boleh. Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending/P2P Lending) yang terbit pada penghujung Desember 2016, itu clear. Penyelenggara tidak boleh melakukan kegiatan diluar pinjam-meminjam online. Menarik tabungan itu termasuk yang di luar kegiatan. Berarti gak boleh.

Apa beda peer to peer lending Syariah dan non-syariah?

Perbedaanya signifikan. Sektor peer to peer yang non-syariah itu berangkat dari prinsip: uang menjadi komoditi. Artinya kita minjemin uang. Ketika ada orang request, saya butuh dana 10 atau 20 juta, maka kita nggak perlu tahu untuk apa peruntukannya. Cash cepatlah. Kredit cepat. Jadi hanya modal KTP, kemudia selfie maka duit cair. Nggak mau tahu itu bagaimana orang itu mengelola uang yang 10 juta tadi. Yang penting kalau skornya lolos, maka dananya cair.

Di syariah, kita nggak bisa menjadikan uang sebagai komoditi. Sebenarnya tidak ada produk pinjaman di Syariah, yang ada produk pembiayaan. Kalau berbicara produk, maka definisi pembiayaan itu adalah sesuatu yang dibiayai. Tentu kita tahu kan peruntukannya untuk apa. Kalau pinjaman, kita nggak perlu tahu kenapa orang itu meminjem uang. Itu bedanya dengan fintech Syariah. Jadi di fintech syariah, rules-nya pertama adalah harus selalu tahu peruntukan dana ini untuk apa. Apakah untuk modal usaha atau untuk beli barang atau untuk sewa-menyewa.

Kebanyakan fintech Syariah melayani sektor produktif karena selalu ada peruntukannya. Kalaupun ada pembiyaa di sektor konsumtif, itu lebih ke arah buat beli aset, biasanya laptop, sepeda motor dan lain-lain. Jadi kebanyakan anggota kita melayani jasa di sektor produktif.

Mengapa ada preferensi itu?

Karena pembiayaan di sektor konsumtif itu lebih berisiko. Kapasitas bayar para nasabah di sektor ini bukan dari usaha, melainkan dari gaji. Fenomena kredit cepat melalui fintech ini menggejala di kota-kota yang sebenarnya tidak menghadapai masalah financial inclusion. Di kota itu yang terjadi fintech meng-approve secondary data dari orang-orang yang ditolak Multifinance atau perbankan. Sebab itu wajar kalau kemudian timbul masalah. Karena perusahaan fintech dapat buangan. Mohon maaf bahasanya memang buangan.

Di Jakarta atau kota-kota satelit, siapa sih yang nggak punya akses ke bank? Bohong banget kalau ada yang mengaku demikian. Ya minimal kan ada koperasi atau multifinance yang pasti pernah menawarkan pinjaman.

Kalau sektor produktif, maka peruntukannya jelas. Nasabah di daerah yang perlu penambahan modal usaha tetapi tidak memiliki akses ke bank, kita bisa tawarkan untuk memakai akad bagi hasil. Atau kalau dia nggak butuh uangnya, dia butuh pengadaan barang, maka kita pakai akad jual beli. Kalau dia butuh ruko untuk sewa-menyewa, kita bisa pakai akad sewa menyewa.

 

Acara Hijrah Festival di Jakarta (foto: Ist) 

Market share untuk sektor produktif, bagaimana?

Justru untuk produk produktif itu besar, 90% masyarakat Indonesia itu UKM. UKM itu sektor produktif. UKM itu yang sering tidak terjamah. Sekarang ini banyak UKM online shop. Banyak yang mulai dagang di Tokopedia, Bukalapak, Hijub, atau bikin online shop sendiri di Facebook, WhatsApp atau Instagram. Ini kan kita bicara sektor produktif ibu-ibu rumah tangga, dan ini banyak banget. Tapi mereka tidak terdeteksi oleh bank. Kalaupun terdeteksi, bank-bank belum tentu mengakui mereka sebagai masyarakat yang produktif. Mereka tidak bankable.

Bank itu hirauannya kan jaminan?

Kita juga tidak bisa menyalahkan bank sepenuhnya. Bank terkait peraturan dengan buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Jadi nominal pinjaman pun nggak bisa terlampau kecil karena cost of fund-nya tinggi. Kekosongan ini bisa diisi industri multifinance, tapi mereka kalau masuk ke sektor produktif justru lebih berisiko. Kenapa? Karena kan sektor produktif nggak punya jaminan. Sementara sektor konsumsi ada jaminan yaitu barangnya yang dijaminkan, ada mobil atau motor. Karena itu multifinance lebih banyak melakukan pembiayaan untuk kendaraan roda 4 atau dua.

Bagaimana prospek fintech di Indonesia?

Kita harus memahami karakter masyarakat Indonesia. 90% UMKM itu cash basis meski sudah ada fintech. Sebenarnya kita masih butuh waktu minimal lima tahun untuk mencapai benar-benar semuanya berbasis fintech seperti di luar negeri yang serba Otomisasi. Kenapa di Indonesia belum bisa? Jaringan Telkom saja yang Palapa itu masih 2 tahun lagi dimana seluruh provinsi baru bisa mengakses Internet. Bank BRI saja misalnya yang sudah punya satelit satu, masih belum canggih-canggih amat. Kedua, dari sisi data. Data dukcapil belum selesai. Kita juga nggak bisa sedot data dukcapil saat ini. Hanya pihak-pihak tertentu yang bisa. KTP di Dukcapil datanya belum sampai biometrik. Kalaupun KTP dijadikan alat verifikasi, itu belum 100% verified valid karena masih mungkin dijokiin.

Karena belum ada biometrik maka kita tidak bisa memverifikasi apakah KTP ini valid. Kasus-kasus hukum juga database-nya terpisah, demikian juga billilng telepon atau TV. Datanya tidak terintegrasi.

Sejauh ini fintech syariah masih konsentrasi di peer to peer lending ya Mas?

Kebanyakan dari anggota kita, karena pertimbangan regulasi yang lebih settle, mereka antusias mendaftar sebagai peer to peer lending. Tapi saya mengharapkan ke depannya, lebih banyak anggota yang bertumbuh di luar peer to peer lending karena di industri fintech itu ada fintech player dan fintech supporting. Kalau supporting ini termasuk financial planner digital yang memberikan layanan konsultasi keuangan.

Di fintech Syariah, jasa konsultasi keuangan bisa berkembang karena akan banyak dimanfaatkan umat muslim. Misalnya jasa financial planner untuk menghitung zakat yang harus dibayar. Zakat itu kan harus dihitung secara seksama. Apakah hartanya sudah menyentuh harta zakat, atau durasinya sudah durasi kena zakat atau belum. Di era modern seperti ini, sulit menghitungnya kalau nggak diukur secara digital.

Harta kita baru akan kena zakat kalau mempunyai 80 gram emas. Nah, 80 gram emas itu bisa dirupiahkan, misalnya menjadi sekitar Rp 50 juta. Artinya kalau kita punya uang cash Rp 50 juta, berarti kita sudah termasuk orang yang calon-calon kenal zakat. Kenapa calon kena zakat? Karena Rp 50 juta itu harus stay selama setahun dan kalau dalam setahun saldonya turun, maka hilang kewajiban zakatnya? Ini bisa dikonsultasikan kepada financial planner. Zakat itu sebenarnya alat ukur Tuhan melihat seseorang. Karena kacamata Tuhan dan kacamata manusia dalam memandang seseorang kaya atau tidak, itu berbeda. Buat kita, orang punya mobil Ferrari itu kaya. Bagi Tuhan tidak, karena bisa jadi orang itu punya Ferrari, tapi uang kasnya di bank gak sampai Rp 50 juta. Dan saya sering ketemu orang seperti itu. Dia tidak obyek pajak. Dia tidak kena wajib pajak, karena ukuran kaya dari Tuhan adalah kita punya aset likuid.

 

ilustrasi fintech (foto: siar)

Kembali ke fintech. Jika dibandingkan dengan China, bagaimana kemajuan industri kita?

Masih jauh. Industrinya belum terintegrasi. Data jaringan koneksi investor masih jauh. Teman-teman pelaku yang sekarang sudah terdaftar pun masih menjahit. Menurut saya yang berpotensi menjadi benar-benar fintech yang totally digital itu Gojek. Karena dia sudah punya big data dari para driver-nya, juga merchant di Go Food. Demikian pula Tokopedia. Itu berpotensi jadi fintech karena dia udah punya merchant transaksi online. Kalau fintech player yang gak punya basis marketplace atau transportasi online, mereka harus  menjahit datanya sendiri itu.

Apakah label Syariah bisa mendongkrak daya saing?

Kalau hanya label syariah yang ditonjolin, saya yakin nggak akan bisa. Kenapa? Karena market udah learning.  Label it’s not enough!. Harus ditunjukkin dengan costumer experience. Dampaknya juga harus dikasih lihat sebagai bukti.

Generasi muslim millenial mungkin lebih rasional. Setujukah Anda?

Ya. Dia akan melihat, oh pake label syariah, siapa di belakang. Langsung begitu, siapa pengurusnya, dimana, dan bagaimana cara layanannya?

Mas Luthfie masih melihat fintech syariah berpotensi untuk tumbuh?

Kalau saya ditanya kenapa sih masuk syariah padahal market share-nya hanya 5%. Itu kan shares di perbankan Syariah. Jadi biarin aja perbankan syariah 5%. Kalau market saya lebih luas yakni global halal industry. Karena fintech itu harus melayanin mulai dari hulu ke hilir. Jadi kita bukan ambil market-nya perbankan, karena nanti jadi secondary seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Hanya mengambil data bekas (bank). Kemudian macet deh. Nah, kalau kita bicara halal industi maka halal finance itu hanya bagian kecil dari halal industry. Kita bicara misalnya kosmetik seperti merek Wardah, itu bisnisnya sudah triliunan, atau hijab market place, ada Hijabers itu kan fashion yang nilai marketnya sudah triliunan. Jadi kalau kita bicara halal industry itu nilainya triliunan industry. Artinya market share-nya besar sekali. Kalau kita menyempitkan diri di market share perbankan syariah, ya jadi bank saja sih. Jangan jadi fintech.

Sekarang soal peran ustad, apakah mereka bisa jadi semacam driven bagi komunitas syariah?

Ini pendapat saya pribadi ya bukan asosiasi. Saya sudah minta asosiasi untuk mengadakan semacam gathering bagi para Ustad. Tapi asosiasi nampaknya masih belum capable untuk itu, kita butuh sponsor dan lain-lain. Kalau saya pribadi sudah melakukan pendekatan kepada Ustad-ustad dalam rangka mensosialisasikan bahwa ada potensi ekonomi di kalangan umat dari kendaraannya fintech.

Beberapa Ustad udah tersosialisasikan dengan baik, misalnya Ustad Bachtiar Nasir yang sudah mengetahui potensi industri fintech, atau Ustadz Hanan Attaki yang juga sudah tahu. Demikian pun Ustadz Abdul Somad. Jadi tinggal kita kembangkan ke depannya seperti apa. Memang pelan-pelan, kalau agenda dakwahnya ustad-ustad  saat ini masih di aqidah dulu. Belum masuk ke ranah ekonomi syariah. Karena berat tuh topik ekonomi syariah.

 

(Rin Hindryati\Rin Hindryati)
Share:


Berita Terkait

Komentar