74 Tahun Merdeka, Negara Kesejahteraan Masih Jauh dari Harapan

Indonesia di usia yang ke 74, seharusnya sudah sangat matang untuk sebuah perjalanan dan pencapaian suatu bangsa dan negara. Sudah mengalami pergantian pemimpin Presiden sebanyak 7 Presiden. Harapan akan masa depan yang lebih baik dan maju serta sejahtera masih jauh panggang dari api. Seharusnya harapan itu sudah dapat diwujudkan sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). 

 

Usia ke 74 ini merupakan tantangan bagi Presiden Jokowi untuk dapat menggerakan semua komponen anak bangsa, guna membangun manusia Indonesia seutuhnya. Keadilan dan kemakmuran bukan lagi uthopis, tapi haruslah menjadi hal yang nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Hukum ditegakkan dengan tajam, baik keatas maupun kebawah. Sehingga keadilan bukan tajam kebawah, tetapi tajam juga keatas. Kemakmuran haruslah merata, bukan hanya dinikmati segelintir rakyat, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ujar pengamat politik Dr. Safri Muiz kepada Law-Justice.co di Jakarta, Senin (19/8).

 

Indonesia haruslah mulai memberikan jaminan kesejahteraan yang nyata dan merata. Rakyat harus bangga dan tegak lurus sebagai rakyat sebuah bangsa yang besar dan bermartabat yaitu bangsa Indonesia. Negara hadir bila rakyat membutuhkan dan negara menyambut dengan rasa tanggung jawab bila rakyat mengalami kesulitan baik dalam bidang ekonomi maupun bidang yang lain. Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang berdaulat dan bermartabat, sudah seharusnya tidak pernah tunduk maupun terpengaruh oleh kekuatan manapun, baik kekuatan dalam negeri ataupun kekuatan asing.

 

Sumber-sumber produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai negara. Negara terdepan untuk menjadi tameng dan hadir sebagai kekuatan guna membela kepentingan rakyat. Kabinet Jokowi periode kedua ini ditunggu kiprahnya, untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat dan negara. Usia 74 tahun bagi sebuah republik seperti Indonesia sudah selayaknya rakyat menjadi kekuatan yang utama, dalam segala bidang pembangunan. Jangan ada lagi hanya kepentingan sesaat bagi pejabat negara, rakyat banyak dikorbankan, tambah Safri.

 

Jangan lagi para pejabat negara akrobat dengan angka-angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil statistik yang tidak obyektif. Yang sebenarnya dilakukan adalah membuat semua impian rakyat untuk hidup lebih makmur dan maju bisa terealisasi, bukan hanya wacana-wacana para petinggi negara. Maka sudahilah sifat yang hanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak beradab dan mementingkan kelompok sendiri, tukasnya.

 

Demokrasi yang kita pilih adalah sebuah keniscayaan bila kita tidak menjalankan kaedah-kaedah yang berlaku untuk sebuah negara yang berdaulat penuh. Pergantian pemimpin nasional dalam era demokrasi adalah pemilu. Keterlibatan rakyat adalah legitimasi yang kuat bagi sebuah negara domokratis. Rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi, sehingga kesepakatan kita yang menjadikan kontestasi setiap lima tahunan, sebagai ajang pesta rakyat untuk mewujudkan demokrasi. 

 

Kalah atau menang bukanlah hal yang paling utama, tetapi keberlanjutan pergantian pemimpin guna menghindari negara otoritarian. Semua rakyat mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Tidak ada satu kekuatan apapun yang mendominasi kebijakan negara, semua ada ditangan rakyat, melalui keterwakilan rakyat di lembaga-lembaga tinggi negara. Eksekutif dan legislatif bisa berjalan seirama guna menjalankan kebijakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, timpalnya.

 

Momentum 74 tahun Indonesia merdeka ini, semoga Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Indonesia maju itu akan menjagi kenyataan bukan hanya sebatas wacana, tetapi akan terwujud. Indonesia akan menjadi macan Asia. Rakyatnya bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dengan rakyat-rakyat bangsa lain di dunia. Tidak ada lagi kelaparan dan ketidakadilan bagi setiap rakyat yang mendiami bumi pertiwi ini, tegas Safri.