Upacara di Pulau Imitasi, Anies Dinilai Pembohong dan Pengecut

Jakarta, law-justice.co - Sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang melakukan upacara Hari Kemerdekaan di Pulau D proyek reklamasi Teluk Jakarta mendapat kecaman keras dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Untuk diketahui, Upacara yang terjadi pada Sabtu lalu (17/8/2019) itu bisa terlaksana karena Instruksi Gubernur nomor 71 tahun 2019 sudah diterbitkan pada Senin (12/8/2019).

Anies menjelaskan, dulu tanah reklamasi tertutup dari publik. Bahkan, jurnalis pun tak bisa masuk ke dalam kawasan tersebut karena dijaga ketat seakan-akan milik swasta.

Ia mengklaim mengubah kawasan itu menjadi terbuka untuk umum karena sudah menjadi lahan milik Republik Indonesia.

"Untuk menyimbolkan kepemilikan negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana," jelas Anies usai rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Melansir IDN Times, pernyataan Anies tersebut ditentang Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekjen KIARA, Susan Herawati mengingatkan, dahulu Anies selalu menyatakan penolakan terhadap reklamasi dan janji untuk menghentikannya.

"Rekam jejak digital tentang sikapnya itu masih ada hingga kini," kata Susan, Sabtu (17/8/2019).

Namun, menurutnya saat ini Anies menunjukkan hal yang sebaliknya. Dia pun menyebut Anies telah berbohong karena tidak menepati janji.

"Setop Janji-janji palsu, pak Anies. Kami terus menuntut anda menepati janji anda. Semoga pesan ini terus disampaikan, digemakan bahwa kami akan menolak dengan cara yang paling terhormat, dengan cara paling ksatria bukan dengan cara pengecut dengan mengadakan upacara bendera dipulau haram ini. Tolak reklamasi, tolak reklamasi, Anies khianat," ucap Susan.

Susan pun memastikan bahwa dirinya tak akan pernah menginjakkan kaki di atas Pulau Reklamasi karena dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan pulau buatan itu.