Bahas Isu Papua, Forum Kepulauan Pasifik `Dicolek` Indonesia

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia mengingatkan negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (Pasific Island Forum/ PIF) untuk berlaku sesuai mandat dari organisasi tersebut. Peringatan ini menyusul munculnya pembahasan isu Papua dalam forum tersebut.

Pasalnya, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, pemerintah Indonesia merasa keberatan dengan perlakuan itu.

"Memang kita sudah menyampaikan keberatan atas diangkatnya isu Papua dalam pembahasan PIF karena tidaklah sejalan dengan mandat organisasi itu sendiri, yaitu berbicara tentang isu-isu lingkungan hidup, bagaimana mengangkat pembangunan di wilayah negara-negara Pasifik dan mengatasi dampak dari lingkungan hidup," ungkap Faizasyah pada Jumat (16/8/2019) seperti dilansir Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Faizasyah usai acara Diskusi Publik dan Peluncuran Buku "Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Mei 2019" di Kementerian Luar Negeri RI.

Menurutnya, PIF sebagai organisasi memiliki karakter sendiri dan terdapat lebih banyak keterlibatan organisasi masyarakat sipil sehingga pemikiran yang berkembang dan usulan-usulan dari organisasi masyarakat seringkali dijadikan bagian dari hasil akhir dari suatu proses.

"Karena peran sekretariat dan peran yang dimainkan oleh kelompok CSO (organisasi masyarakat sipil) maka isu (Papua) tersebut kemudian dimasukkan ke dalam salah satu hasil akhir. Namun, kita sudah menyampaikan keberatan," jelasnya.

Dia lebih jauh menyebutkan bahwa status Indonesia dalam Forum Kepulauan Pasifik itu adalah sebagai mitra dialog sehingga tidak dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen.

"Memang selalu kita ingatkan bahwa mandatnya adalah berbicara tentang isu-isu yang berhubungan dengan kemaslahatan negara-negara kepulauan, dan mereka kan terancam oleh masalah lingkungan hidup dan juga dihadapkan pada masalah pembangunan," tambah Faizasyah.