Ini 3 Institusi yang Dapat Kucuran Anggaran Terbesar RAPBN 2020

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah telah menyelesaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Dalam susunan ini tiga kementerian/lembaga yang mendapat porsi anggaran terbanyak antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) dan, Kepolisian.

Kemenhan yang bertanggung jawab pada pertahanan negara diberikan alokasi anggaran paling besar yakni Rp127,4 triliun atau naik 16,2 persen dibanding proyeksi anggaran tahun ini sebesar Rp109,6 triliun.

Sedangkan, anggaran Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp120,2 triliun, dan Kepolisian RI mengikuti di posisi ketiga dengan anggaran Rp90,3 triliun.

Seperti dilansir dari Antara, dalam jumpa pers tentang RAPBN 2020 dan Nota Keuangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran Polri itu juga terkait kebutuhan pengamanan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak pada 2020.

"Kementerian yang dapat anggaran terbesar Kemenhan naik signifikan dibanding 2019. PUPR juga meningkat signifikan. Polri juga karena mereka pengamanan pilkada tahun depan," tutur Sri di Jakarta pada Jumat (16/8/2019) seperti dilansir Antara.

Sementara itu, pagu lembaga sektor infrastruktur seperti Kementerian PUPR juga besar karena pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari Rp399,7 triliun pada 2019 menjadi Rp419,2 triliun pada 2020.

Sri Mulyani mengatakan besarnya anggaran infrastruktur sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan 837 kilometer (km) jalan baru, 238 kilometer jalur kereta api, 6,9 km jembatan baru, dan 49 bendungan baru.

Di luar tiga lembaga tersebut, anggaran tertinggi selanjutnya adalah Kementerian Agama dengan nilai Rp65,1 triliun, kemudian Kementerian Sosial Rp62,8 triliun, Kementerian Kesehatan Rp57,4 triliun, dan Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp42,7 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran juga diberikan kepada Kemensos sebesar 9,7 persen, disebabkan karena peningkatan anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah.

Pada tahun depan, pemerintah akan mengubah bantuan pangan nontunai (BPNT) menjadi kartu sembako berisi bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan dengan total anggaran Rp28,1 triliun atau meningkat dibanding anggaran BPNT 2019 sebesar Rp20,4 triliun.

Secara keseluruhan, belanja K/L ini termasuk ke dalam rencana belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.670 triliun.