Banyak Polesan di Pidato Laporan Kinerja Lembaga Negara

Jum'at, 16/08/2019 19:02 WIB
Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Detik)

Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Detik)

Jakarta, law-justice.co - Pidato laporan kinerja lembaga yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR dikritik oleh Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono. Pasalnya menurut pengamat dari Universitas Jember tersebut, laporan itu luput menganalisis kendala juga tantangan faktual yang dihadapi lembaga negara.

Menurutnya, pemerintah enggan mengakui kekurangan selama mengemban tugas dan tanggung jawab.

"Pidato itu menutup fakta persoalan yang dihadapi lembaga-lembaga negara. Semua yang ditampilkan itu isinya baik-baik semua," kata Bayu di Jakarta pada Jumat (16/8/2019) seperti dilansir Antara.

Menurut Bayu, semestinya lembaga negara secara sportif mengakui banyak persoalan di lembaga negara.

Ia pun membeberkan, DPR misalnya, masih banyak anggota dewan yang terkena kasus korupsi. Kasus terakhir dugaan suap impor bawang putih, banyaknya proyek-proyek yang melibatkan DPR hingga terjerat kasus korupsi, malasnya anggota DPR bersidang, target legislasi yang tidak selalu tercapai.

"Legislasi malas bersidang, kasus korupsi di DPR kenapa tidak mau secara jujur diakui, DPR kita masih punya banyak problem," sambungnya.

Contoh berikutnya, Mahkamah Agung (MA) masih banyak jaksa yang ditangkap karena kasus korupsi dan masih banyak pekerjaan rumah dalam sistem peradilan.

Begitu juga di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana masih ada petugas yang terindikasi praktik jual beli kasus. Komisi Yudisial (KY) dinilai sibuk dengan dirinya sendiri di tengah banyaknya hakim yang ditangkap karena kasus korupsi tapi tidak diproses secara etik.

"KY sekarang tidak lebih sekarang dari sebuah pansel (panitia seleksi). Pansel mahkamah, padahal fungsinya bukan itu. KY itu mencegah penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh hakim," paparnya.

Menurut Bayu, harusnya lembaga-lembaga negara berani terbuka mengakui kendala-kendala yang dihadapinya.

"Kasih tahu masyarakat punya masalah ini itu, ajak masyarakat untuk bersama sama menyelesaikan," kata Bayu.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar