Karut Marut Belantara Fintech

Jum'at, 16/08/2019 07:43 WIB
Foto: Ilustrasi P2P Lending (Designed by pikisuperstar / Freepik)

Foto: Ilustrasi P2P Lending (Designed by pikisuperstar / Freepik)

Jakarta, law-justice.co -  

Fintech adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata ‘financial’ dan ‘technology’, di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Sementara pengertian fintech dari Bank Indonesia (BI) adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.Jadi kalau dulu nasabah ingin melakukan transaksi keuangan harus melalui tatap muka dan membawa uang tunai, kini lebih praktis karena bisa dilakukan jarak jauh dan hanya dalam hitungan detik saja.

Kehadiran perusahaan fintech semakin memudahkan masyarakat untuk  urusan keuangan, apalagi soal pinjam meminjam fulus dengan cepat. Bahkan fintech disebut-sebut akan menjadi masa depan keuangan Indonesia. 

 Anda bisa menggunakan berbagai layanan jasa keuangan dari fintech mulai dari mengajukan kartu kredit, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Multi Guna (KMG), pinjam meminjam uang, hingga investasi.Fintech hadir mempermudah hidup Anda karena semuanya bisa diakses melalui ponsel pintar maupun laptop, dengan koneksi internet, mulai dari proses membandingkan, memilih hingga mengajukan produk keuangan yang tepat dan terbaik untuk Anda.

Namun demikian, ternyata Fitntech juga menyimpan beragam permasalahan  hukum. Sekurang kurangnya ada empat permasalahan hukum Fintech yang mencuat akhir akhir ini mulai  adanya Fintech Ilegal, tingginya bunga fintech, penagihan yang intimidatif sampai dengan penyalahgunaan data pribadi.

 

  1. Fintech Ilegal

Setiap perusahaan fintech yang beroperasi memberi layanan kepada masyarakat harus terlebih dahulu mengantongi izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 dan 8 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan sendirinya, apabila, perusahaan tersebut tidak mendaftar maka dikategorikan sebagai perusahaan fintech ilegal.

Didalam Peraturan OJK No. 77/2016 bagian pendaftaran pasal 8 ayat (1)  sampai dengan ayat (5). Ayat (1) menyatakan bahwa : Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Ayat (2) : Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.

Adapun Ciri-ciri fintech illegal adalah :

  1. Tidak memiliki izin resmi
  2. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas
  3. Pemberian pinjaman sangat mudah
  4. Informasi bunga dan denda tidak jelas
  5. Bunga tidak terbatas
  6. Denda tidak terbatas
  7. Penagihan tidak batas waktu
  8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
  9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi
  10. Tidak ada layanan pengaduan

 

Berdasarkan  data Satgas Waspada Investasi mencatat jumlah fintech peer to peer lending yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK sebanyak 1.230. Angka tersebut dengan rincian di 2018 sebanyak 404 entitas dan 2019 sebanyak 826 entitas.

Berdasarkan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi (dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri), terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat (AS), dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

Dalam rangka penindakan terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal tersebut, Satgas Waspada Investasi telah meminta kepada masyarakat melaporkan entitas tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan ada unsur pidana.

Sayangnya, perusahaan fintech ilegal ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada perusahaan terdaftar atau berizin. Data terbaru, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 404 perusahaan fintech P2P ilegal. Sedangkan jumlah fintech berizin jumlahnya mencapai 78 perusahaan.

Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan fintech berizin dengan ilegal. Pengawasan perlindungan konsumen diatur lebih ketat pada perusahaan fintech berizin. Apabila, terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan fintech maka ada regulator yang menjadi penengah kedua belah pihak.

Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan fintech ilegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan fintech ilegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap nasabahnya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penetapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.Akibat tingginya risiko tersebut, masyarakat sebenarnya sudah diimbau menggunakan layanan fintech berizin. Namun, tetap saja layanan fintech ilegal ini masih marak digunakan masyarakat.

Pemblokiran operasi fintech ilegal ini juga telah dilakukan OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun, upaya tersebut masih belum maksimal sehingga perusahaan fintech ilegal masih terus bermunculan.  Sehingga, risiko pelanggaran hukum perusahaan fintech ilegal ini diperkirakan masih berpotensi terjadi pada tahun depan. Konsumen perlu mewaspadai agar tidak terjerat dengan layanan fintech ilegal tersebut.

Saat ini regulator seperti OJK belum memiliki payung hukum yang kuat dalam menindak fintech ilegal. Sehingga, tindakan yang diambil OJK saat ini hanya bersifat pemblokiran karena tidak ada UU Fintech tersebut.  Selain pemblokiran, hukuman bagi perusahaan fintech pinjaman online yang ilegal  berdasarkan POJK Bo.77/2016 tentang Pengawasan Fintech Terdaftar di OJK, adalah:

  • Mengumumkan fintech pinjaman online (peer to perr lending/P2P) ilegal ke public
  • Mengajukan blokir situs web dan aplikasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Memutus akses keuangan dari fintech ilegal tersebut
  • Meminta perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendari OJK
  • Meminta bank melakukan konfirmasi ke OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech illegal
  • Minta BI (Bank Indonesia) melarang fintech payment system memfasilitasi transaksi fintech illegal
  • Melaporkan fintech ilegal ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk penegakan hukum

Alhasil  meskipun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lendingyang tidak berizin.

Sementara belum ada payung hukum yang kuat untuk menindak fintech illegal maka yang diperlukan adalah adanya kewaspadaan dari masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

  1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
  3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagaimanapun masyarakat harus selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima. Tindakan berkesinambungan yang bersifat preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan  agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

 

  1. Penagihan Intimidatif

Tindakan intimidasi dan teror dalam penagihan kredit atau pinjaman di perusahaan financial technology (fintech) kepada nasabah persoalan serius yang menjadi sorotan publik. Semakin meningkatnya jumlah pengaduan menjadi indikasi bahwa praktik penagihan secara intimidatif dan teror perusahaan fintech bukan lagi permasalahan sederhana.

Aksi teror perusahaan fintech kepada nasabahnya tersebut dilakukan menggunakan telepon hingga aplikasi media sosial seperti Whatsapp. Tindakan intimidasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dapat dikenakan tindakan perdata maupun pidana.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima pengaduan dari konsumen yang menjadi korban bentuk dan modus penagihan seperti itu, melebihi angka 100 laporan. Dari jumlah laporan tersebur didominasi kasus penagihan secara intimidatif.

Selain itu berdasarkan laporan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan fintech ilegal tapi juga perusahaan berizin. Mekanisme penagihannya, perusahaan fintech tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan di perusahaan fintech. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan fintech mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan fintech memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahan fintech juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

  

  1. Suku Bunga Pinjaman Tinggi

Persoalan tingkat suku bunga pinjaman tinggi juga menambah rangkaian permasalahan dalam industri fintech.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, tingginya tingkat suku bunga yang diterapkan industri fintech karena mereka memberikan kepastian pencairan pinjaman dana yang begitu cepat kepada peminjamnya.

Menurut Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi, pembentukan tingkat suku bunga didasarkan pada tiga hal."Yang paling penting, tingkat bunga itu selalu ada hubungannya nilai nominal yang dipinjam, berapa tenornya, dan yang terakhir yang sering kita lupakan, yakni seberapa cepat saya dapat uangnya," ujarnya saat Pelatihan dan Gathering Media Massa di Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/10/2018) ."Bisa saja Anda katakan bunganya murah 5% per tahun, tapi dua minggu belum tentu dapat keputusan, atau bisa jadi bunga 50%, tapi 15 menit cair," tambahnya.

Tingginya bunga fintech ini tentu saja sangat memprihatinkan. Namun kelihatannya  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkesan “lepas tangan” menyikapi hal ini. OJK menyatakan tingginya imbal hasil investasi yang ditawarkan oleh bisnis fintech pinjam meminjam (peer to peer lending) tidak melanggar aturan. Pasalnya, selama ini, tidak ada beleid yang mengatur mengenai ketentuan besaran imbal hasil.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkan pihaknya menyerahkan  imbal hasil atau bunga investasi fintech pinjaman sesuai mekanisme pasar."Dalam hal ini (penawaran imbal hasil) kami memang menerapkan disiplin pasar atau market conduct yang mencakup transparansi," ujar Sekar saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menegaskan bahwa regulator tidak mengatur secara spesifik besaran bunga yang ditetapkan oleh perusahaan teknologi finansial (fintech) pinjam meminjam atau peer to peer lending (P2P lending). OJK tidak bisa mengambil andil dalam pengaturan imbal hasil investor atau bunga pada fintech lantaran besaran bunga merupakan ikatan kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak -- kreditur dan debitur. "Ini tentu kesepakatan antara dua pihak. OJK tidak bisa mengintervensi dalam artian menetapkan harus sekian persen, itu tidak bisa," kata Nurhaida dalam Kompas.com, dilansir Rabu (13/11/2018).

Sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dan peminjam, fintech P2P lending memang menyerahkan risiko peminjam sepenuhnya kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, bunga imbal hasil yang ditawarkan kepada investor harus menarik sehingga mau menjadi pemberi pinjaman.

Terkait dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam, tinggi atau rendahnya bunga tergantung dari perhitungan risiko oleh fintech dari kemampuan membayar dan juga riwayat peminjaman calon peminjam.

Calon peminjam akan dilabeli dengan semacam "rating" mulai dari A (risiko rendah) hingga C (risiko tinggi). Peminjam dengan rating A bisa mendapatkan bunga pinjaman hingga 10 persen sedangkan peminjam dengan rating C bisa meminjam dana dengan bunga kisaran 40-50 persen. Bunga pinjaman tersebut melebihi rata-rata tingkat bunga pinjaman personal yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal ini OJK tidak bisa memberi sanksi apabila berbagai pelanggaran dilakukan oleh perusahaan pemberi pinjaman online, yang belum terdaftar dan tidak punya izin. Jadi, OJK bisa memberi sanksi jika perusahaan itu punya izin.

Awalnya memang digadang-gadang, fintech  dapat menawarkan suku bunga pinjaman lebih rendah dari Perbankan konvensional , namun nyatanya industri fintech justru menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan.

OJK pernah menyatakan tingkat suku bunga pinjaman perusahaan fintech legal saja sudah mencapai 19 persen per bulan. Sedangkan, jumlah tingkat suku bunga perusahaan fintech ilegal di atas rata-rata industri. Bahkan, perusahaan fintech ilegal ini menawarkan bunga bisa 2-3 persen per hari.

Permasalahan bunga tinggi ini tentunya menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat. Sikap OJK terhadap penentuan tingkat suku bunga ini yang melepaskannya kepada industry tentunya sangat disayangkan.

Ke depan, tingkat suku bunga ini berpotensi terus menjadi polemik yang membayangi industri fintech. Sehingga, perlu ada pengaturan tepat agar kepentingan konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan bersama.

  1. Penggunaan Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[5] Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

  • Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  • Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  • Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

 

Kerawanan penyalahgunaan data pribadi nasabah fintech juga menjadi terus menjadi persoalan saat ini. Kecanggihan teknologi saat ini membuat perusahaan fintech dapat mengakses data pribadi seperti riwayat telepon dan daftar kontak pada telepon genggam atau smartphone nasabah. Sehingga, dengan mengakses data tersebut memungkinkan perusahaan fintech dapat mengetahui profil pribadi nasabah tanpa bertemu langsung.

Pengaksesan data pribadi untuk penagihan merupakan hal yang baru bagi masyarakat awam. Sering kali, mayoritas nasabah tidak mengetahui dalam persyaratan layanan atau term of condition mengizinkan perusahaan fintech dapat mengakses data tersebut.

Padahal, dengan menyetujui persyaratan, data pribadi pada smartphone nasabah dapat diakses perusahaan fintech. Penggunaan data pribadi nasabah tersebut merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi konsumen saat menggunakan layanan fintech.

Penagihan dengan penggunaan data pribadi dianggap lumrah karena hal tersebut merupakan cara perusahaan fintech menagih pinjaman nasabahnya. Biasanya perusahaan fintech memerlukan emergency contact sehingga dapat digunakan untuk penagihan. Selain itu, dengan menyetujui persyaratan layanan atau term of condition sebelum meminjam, nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan fintech mengakses data pribadi tersebut.

Sungguhpun demikian, sebagai penyelenggara, fintech tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:

  • penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
  • data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • berdasarkan persetujuan;
  • relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
  • kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
  • iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
  • ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
  • tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
  • kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
  • keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Untuk melakukan perolehan dan pengumpulan data pribadi, pihak fintech wajib melakukannya berdasarkan persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dengan cara menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi yang dimaksud.

Perolehan dan pengumpulan data pribadi dibagi menjadi dua, yakni secara langsung dan secara tidak langsung.Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke pemilik data pribadi. Sedangkan data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data dan memiliki dasar hukum yang sah.

 Perbuatan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses data pribadi dalam sistem elektronik hanya dapat dilakukan: atas persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut.

Memang harus diakui,dalam menentukan data pribadi tidaklah mudah, ada proses-proses yang harus dilalui. Termasuk identifikasi dan verifikasi, terkait hal itu dalam memberitahukan pihak yang bersangkutan harus dilakukan dengan jelas, dan untuk apa data pribadi itu digunakan. Dalam fintech tentunya penyelenggara harus melakukan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan data pribadi.

Langkah Hukum Jika Data Pribadi DisalahgunakandDisebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  (“UU 19/2016”):

 Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Hingga saat ini penggunaan data pribadi untuk kepentingan penagihan memang masih menjadi perdebatan di publik. Ada yang berpendapat penggunaan data pribadi ini dianggap melanggar hukum karena selain melanggar kerahasiaan data pribadi, pengaksesan data pribadi ini juga mengganggu pihak luar yang tidak terlibat dalam pinjaman nasabah. Sebab, perusahaan fintech tersebut dapat menghubungi rekan hingga kerabat nasabah untuk kepentingan penagihan pinjaman tersebut.

Hingga saat ini, tidak ada batasan jelas mengenai penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman tersebut. Kedepan, tanpa ada pengaturan jelas mengenai penggunaan data pribadi maka perdebatan ini akan terus muncul dalam industri fintech.

Berarti jika seseorang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diperoleh, gugatan yang dimaksud adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”).

PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Selain itu, atas pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi menurut Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 20/2016 dapat diberikan sanksi sanksi peringatan lisan maupun tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau diumumkan melalui situs dalam jaringan (website online), berikut bunyi pasal selengkapnya:  Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online)

Jadi bila terjadi penyalahgunaan data pribadi atau bahkan perusahaan penyedia sistem ‘gagal’ dalam melindungi data pribadi pengguna, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan pengguna.

Pertama, pengguna dapat mengajukan complain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“Kominfo”) dengan dasar bahwa penyedia sistem informasi elektronik telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Dalam konteks upaya hukum yang ditempuh adalah complain, maka unsur kerugian yang dihasilkan dalam kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi tak perlu dibuktikan. Adapun sanksi atas pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, diatur dalam Pasal 36 Permenkominfo 20/2016, yakni berupa sanksi peringatan lisan maupun tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau diumumkan melalui situs dalam jaringan (website online).

Hanya saja jika pengguna menghendaki adanya ganti kerugian, lebih tepatnya bisa menempuh langkah kedua, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan.

Itulah langkah hukum “darurat” yang bisa dilakukan oleh konsumen jika dirugikan dalam masalah data pribadi di bisnis fintech, karena harus diakui pula  UU ITE yang ada sekarang belum cukup melindungi data digital pribadi para pengguna ekonomi digital seperti e-commerce atau e-payment. Memang UU ITE sudah mencoba mengatur keamanan data, akan tetapi  cakupan UU ITE terlalu luas. Selain itu, masyarakat belum paham hak-hak hukumnya ketika datanya bocor. Hal ini menunjukan ada masalah serius di industri ini.

  

Perlindungan Konsumen Fintech Harus Diprioritaskan

Kasus fintech yang banyak muncul akhir akhi ini  harus diakui menjadi salah satu momok dalam perkembangan tren ekonomi digital. Pasalnya, perkembangan tren yang begitu pesat itu tak diiringi dengan regulasi yang memadai. Akibatnya, banyak  memakan  korban misalnya  terlilit utang, diintimidasi, dan masih banyak lagi yang bisa berujung pada meninggal atau bunuh dirinya seseorang. Lemahnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator menjadi pertanda belum cukup berpihaknya kebijakan pada perlindungan konsumen. Transaksi ekonomi digital menjadi fenomena baru tetapi sampai detik ini belum ada regulasi yang komprehensif untuk melindungi konsumen. Pengawasan regulator seperti OJK masih lemah.

 Pada kasus fintech  sebagai salah satu wujud ekonomi digital, kita tentunya menyayangkan sikap OJK yang terkesan “kurang bertanggungjawab”. Misalnya  saja lembaga ini  membebaskan besaran suku bunga, denda, dan komisi harian kepada pelaku fintech. Akibatnya utang konsumen yang hanya Rp1 juta dapat melambung menjadi Rp10 juta walaupun hanya telat 2 bulan. Meskipun saat ini hal-hal itu mulai diatur dalam kode etik yang diterbitkan asosiasi, tapi beleid itu hanya berlaku bagi fintech yang  terdaftar. Sedangkan mereka yang ilegal masih dapat secara leluasa memberi pinjaman tanpa aturan.

Selain itu Indonesia masih belum serius menyelesaikan masalah penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai sumber masalah itu meskipun kabarnya UU Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah masuk Prolegnas 2019. Keseriusan pemerintah pun semakin dipertanyakan saat peraturan tentang transaksi belanja online juga tak kunjung rampung.

Sampai sekarang RPP tentang transaksi belanja online masih mangkrak di meja setneg dan hal ini  juga diperburuk dengan rendahnya literasi digital konsumen Indonesia. Kerugian yang dialami konsumen hari ini memang tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan tidak membaca ketentuan atau disclaimer. Ketika melakukan transaksi digital banyak yang tidak membaca syarat dan ketentuan berlaku.Di saat yang sama bila terjadi masalah dengan produk, konsumen juga tidak banyak dapat berkutik. Dilihat dari Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang berada di angka 40,41 (paham) lebih rendah dari negara maju yang mencapai 53 (berdaya). Seiring dengan itu, pelaku usaha juga seringkali tak kooperatif dalam memproses pengaduan konsumen. Masalah lainnya, konsumen Indonesia belum terlalu berani melakukan pengaduan jika dirinya dirugikan. Itulah fenomena yang terjadi di dunia fintech Indonesia yang masih sarat dengan belantara masalah yang mau tak mau harus segera diselesaikan jika pemerintah peduli pada rakyatnya.

 

(Ali Mustofa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar