Jakarta Santai-santai Saja, Sedangkan 182 Jiwa Tewas di Nduga

Jum'at, 16/08/2019 05:30 WIB
Pengungsi Nduga (Suarapapua.com)

Pengungsi Nduga (Suarapapua.com)

Jakarta, law-justice.co - Tim Kemanusiaan Nduga menilai pemerintah hanya menanggapi dengan santai atas kematian sebanyak 182 pengungsi akibat konflik yang tengah terjadi di Papua.

Padahal tim bentukan pemerintah daerah Nduga itu menyatakan kejadian tersebut sebagai bencana besar terhadap kemanusiaan.

Melansir Viva.co.id, Kamis (15/8/2019), John Jonga anggota Tim Kemanusiaan, menyatakan pengungsi yang meninggal - sebagian besar perempuan berjumlah 113 orang - adalah akibat kedinginan, lapar dan sakit.

"Anak-anak ini tidak bisa tahan dingin dan juga ya makan rumput. Makan daun kayu. Segala macam yang bisa dimakan, mereka makan," kata John saat merilis hasil temuannya di Jakarta.

"Ini sudah tingkat pelanggaran kemanusiaan terlalu dahsyat. Ini bencana besar untuk Indonesia sebenarnya, tapi di Jakarta santai-santai saja," tambahnya.

Berdasarkan temuan tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga ini, para pengungsi berasal dari Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4.369 orang dan Distrik Jigi 5.056, Distrik Yal 5.021, dan Distrik Mbulmu Yalma sebesar 3.775 orang.

Sejumlah distrik lain yang tercatat adalah Kagayem 4.238, Distrik Nirkuri 2.982, Distrik Inikgal 4.001, Distrik Mbua 2.021, dan Distrik Dal 1.704.

Mereka mengungsi ke kabupaten dan kota terdekat atau ke dalam hutan, kata John.

"Ada yang ke Wamena, Lanijaya, Jayapura, Yahukimo, Asmat, dan Timika. Pengungsi-pengungsi itu (sebagian) masih ada di tengah hutan, sudah berbulan-bulan," lanjutnya.

Tetapkan sebagai bencana nasional?

Ribuan warga sipil di Kabupaten Nduga mengungsi setelah pembunuhan belasan karyawan PT. Istaka Karya di Gunung Kabo, Desember 2018 lalu oleh anggota Organisasi Papua Merdeka.

Setelah peristiwa pembantaian ini, pemerintah menambah pasukan militer di Kabupaten Nduga untuk mengejar kelompok OPM pimpinan Eginaus Kogeya. Di tengah operasi militer inilah ribuan warga sipil mengungsi.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem mendorong pemerintah untuk menjadikan apa yang terjadi di Nduga sebagai bencana nasional.

Menurutnya cakupan korban jiwa dan penderitaan pengungsi sudah bisa dijadikan ukurannya.

(Regi Yanuar Widhia Dinnata\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar