Aparat Keamanan Diminta Mundur dari Nduga, Menhan: Mau Merdeka?

Jum'at, 16/08/2019 08:03 WIB
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. (Foto: Beritagar)

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. (Foto: Beritagar)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meyakini operasi militer merupakan satu-satunya jalan untuk menghadapi kelompok yang ia sebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Karena itu ia menegaskan takkan menarik mundur pasukan TNI dan Polri dari kabupaten tersebut.

Seperti dilansir dari Tempo, Ryacudu khawatir jika aparat keamanan ditarik maka ancamannya adalah Papua merdeka.

"Menarik? Mau merdeka? Alaaah. Kalau merdeka begitu itu sontoloyo, enggak bener," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (15/8/2019) seperti dilansir Tempo.

Ryamizard mengklaim, pemerintah sudah berkali-kali mengajak dialog kelompok tersebut. Namun menurutnya yang terjadi pasukan TNI Polri malah ditembaki.

"Sudah berapa kali diajak-ajak (dialog) malah yang ngajak ditembak-tembaki. Enggak bener itu," kata dia.

Berbulan berlalu, konflik di Nduga masih berlarut hingga kini. Sebanyak puluhan ribu warga mengungsi dan lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal.

Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mesti menarik mundur pasukan TNI dan Polri di seluruh wilayah kabupaten itu.

Menurut Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem, penarikan aparat TNI/Polri dinilai dapat memulihkan seluruh konflik. Aktivitas sosial di Nduga pun diyakini bakal berjalan normal.

Kasus Nduga berawal dari penyerangan terhadap para pekerja proyek infrastruktur yang menewaskan 31 orang. Serangan tersebut dijawab dengan operasi polisionil oleh Polri dan TNI.

(Annisa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar